DIGTALPOS.com, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) diminta lebih serius menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari aktivitas perusahaan-perusahaan besar yang memanfaatkan kekayaan alam daerah. Optimalisasi penerimaan dinilai perlu diarahkan kepada sektor usaha yang memiliki kemampuan ekonomi besar, terutama pertambangan dan pemanfaatan sumber daya alam (SDA).
Langkah tersebut dianggap lebih tepat dibandingkan membuka pungutan baru yang berpotensi menambah beban masyarakat. Terlebih, kondisi daya beli warga saat ini dinilai belum sepenuhnya pulih sehingga pemerintah perlu lebih cermat menentukan sumber pendapatan baru.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, mengatakan masih banyak peluang penerimaan daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Salah satunya berasal dari aktivitas perusahaan yang selama ini mengambil keuntungan dari kekayaan alam Kalimantan Timur.
Menurutnya, perusahaan-perusahaan tersebut seharusnya memberikan kontribusi yang sebanding dengan manfaat ekonomi yang mereka peroleh. Apalagi, dalam menjalankan operasional, sejumlah perusahaan turut menggunakan fasilitas umum yang pembangunannya dibiayai melalui anggaran pemerintah.
“Kondisi daya beli masyarakat sekarang tidak baik-baik saja. Sehingga pemerintah perlu mencari penerimaan lain yang lebih tepat,” ucapnya, Kamis (12/11/2026).
Guntur mencontohkan penggunaan jalan umum oleh perusahaan untuk menunjang kegiatan operasional, mulai dari pengangkutan alat berat hingga distribusi bahan bakar minyak (BBM) dalam jumlah besar.
Aktivitas kendaraan bertonase berat tersebut berpotensi mempercepat kerusakan infrastruktur jalan. Sementara itu, pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran yang tidak sedikit untuk melakukan pemeliharaan maupun perbaikan.
Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan peningkatan PAD. Perusahaan yang memanfaatkan fasilitas publik untuk kepentingan bisnis dinilai sudah semestinya ikut menanggung konsekuensi dari aktivitas tersebut melalui skema kontribusi yang adil.
“Perusahaan yang mengambil hasil alam dari Kaltim tentu harus ikut memberikan manfaat bagi daerah. Mereka menggunakan jalan dengan kendaraan berat dan membawa BBM dalam jumlah besar. Dampaknya terhadap infrastruktur juga harus menjadi pertimbangan dalam menggali sumber PAD,” ujarnya.
Selain sektor pertambangan, Guntur juga meminta Pemprov Kaltim mengkaji potensi penerimaan dari kegiatan komersial Ship to Ship (STS) di kawasan Muara Berau.
Aktivitas pemindahan muatan dari satu kapal ke kapal lainnya tersebut dinilai memiliki nilai ekonomi yang cukup besar. Karena berlangsung di wilayah Kalimantan Timur dan melibatkan kegiatan bisnis, pemerintah perlu melihat peluang kontribusinya terhadap pendapatan daerah.
Dia menilai, potensi tersebut jangan sampai luput dari perhatian pemerintah, terutama dalam upaya memperluas sumber penerimaan daerah di luar sektor yang selama ini menjadi andalan.
“STS di Muara Berau juga bisa dilihat sebagai salah satu peluang. Kalau kegiatan itu bersifat komersial dan menghasilkan keuntungan, tentu perlu dikaji bagaimana kontribusinya terhadap PAD Kaltim,” jelasnya.
Di sisi lain, Guntur mengingatkan Pemprov Kaltim agar tidak gegabah menerapkan kebijakan pungutan baru yang berpotensi memberikan dampak berantai kepada masyarakat. Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah wacana pengenaan pajak di sektor perkebunan kelapa sawit.
Menurutnya, meskipun pungutan tersebut ditujukan kepada perusahaan, dampaknya belum tentu hanya dirasakan oleh pelaku usaha. Sektor perkebunan sawit melibatkan banyak tenaga kerja dan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas industri tersebut.
Rantai ekonomi perkebunan sawit juga berkaitan langsung dengan kehidupan keluarga pekerja, mulai dari pemenuhan kebutuhan sehari-hari hingga biaya pendidikan anak. Karena itu, setiap kebijakan penambahan pungutan harus terlebih dahulu melalui kajian menyeluruh agar tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.
Guntur menegaskan, pemerintah perlu mengutamakan optimalisasi penerimaan dari perusahaan-perusahaan besar yang memiliki kemampuan ekonomi dan memanfaatkan sumber daya alam Kaltim dalam skala luas.
Dia juga menyoroti besarnya aktivitas pengerukan SDA di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Menurutnya, luasnya kegiatan eksploitasi yang berlangsung di wilayah tersebut seharusnya menjadi perhatian pemerintah dalam melihat peluang peningkatan pendapatan daerah.
Besarnya potensi kekayaan alam yang dikelola perusahaan perlu diimbangi dengan manfaat ekonomi yang nyata bagi daerah, termasuk melalui kontribusi terhadap PAD.
“Kalau melihat kondisi di Kukar, misalnya, aktivitas pengerukan SDA sangat besar. Kalau dilihat dari atas saja sudah kelihatan kawasan mana yang dikeruk. Potensi sebesar itu, semestinya ada peluang lebih untuk daerah mendapat PAD,” pungkasnya. (Adv/Nr)
