DIGTALPOS.com, Samarinda – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya memperkuat kemandirian fiskal. Langkah tersebut dinilai penting agar Kaltim tidak terus bergantung pada dana transfer pemerintah pusat, khususnya Dana Bagi Hasil (DBH).
Menurut Hamas (sapaan akrab Hasanuddin Mas’ud), Kaltim memiliki potensi sumber pendapatan yang cukup besar untuk dikembangkan. Sebab itu, pemerintah daerah perlu menggali dan memaksimalkan berbagai sektor yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD.
“Jadi, dana alokasi atau DBH itu adalah bonus. Kita berharap ke depan Kaltim bisa lebih optimal meningkatkan PAD lewat sumber-sumber yang ada,” ujarnya, Kamis (12/11/2026).
Ia optimistis Kaltim memiliki kemampuan untuk mencapai kemandirian fiskal. Hal itu didukung oleh besarnya kontribusi daerah terhadap perekonomian nasional, yang selama ini menempatkan Kaltim dalam jajaran daerah dengan sumbangan ekonomi cukup signifikan.
Kaltim secara konsisten berada di posisi lima besar nasional dan masuk sepuluh besar dari 36 provinsi dalam kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi modal penting bagi daerah untuk memperkuat kapasitas keuangan melalui pengelolaan potensi ekonomi secara maksimal.
Di sisi lain, Hamas juga menanggapi sorotan mengenai efisiensi anggaran yang berdampak terhadap sejumlah program pemerintah daerah. Ia menjelaskan, penyesuaian anggaran tersebut tidak sepenuhnya berarti penghapusan program, melainkan adanya realokasi atau pengalihan pembiayaan dan kewenangan ke pemerintah pusat.
Sejumlah program yang sebelumnya masuk dalam perencanaan daerah kini diselaraskan dengan kebijakan nasional. Di antaranya program makan bergizi gratis, sekolah rakyat, serta beberapa program prioritas pemerintah pusat lainnya.
“Banyak anggaran provinsi yang dialihkan ke pusat. Contohnya program makan gratis, sekolah rakyat, dan program nasional lainnya. Jadi bukan dihilangkan, tetapi lebih tepatnya dipindahkan kewenangannya,” jelasnya.
Sementara itu, berdasarkan data APBD Perubahan Kaltim 2026, target pendapatan daerah mengalami penyesuaian cukup besar. Dari sebelumnya ditetapkan sebesar Rp14,25 triliun, kini menjadi Rp13,36 triliun atau berkurang sekitar Rp883 miliar.
Penyesuaian juga terjadi pada sektor Pendapatan Asli Daerah. Target PAD yang semula diproyeksikan mencapai Rp10,75 triliun kini turun menjadi Rp8,89 triliun.
Sebaliknya, pendapatan transfer justru mengalami peningkatan. Dalam APBD Perubahan 2026, pendapatan dari sektor tersebut diperkirakan naik sebesar Rp1,19 triliun sehingga mencapai Rp4,33 triliun.
Perubahan komposisi pendapatan tersebut menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah daerah dan DPRD Kaltim. Optimalisasi sumber-sumber PAD dinilai perlu menjadi salah satu prioritas agar kemampuan keuangan daerah semakin kuat.
Dengan demikian, Kaltim diharapkan tidak hanya mengandalkan besarnya penerimaan dari pemerintah pusat, tetapi juga mampu membangun sumber pendapatan yang berkelanjutan melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah. (Adv/Nr)
