DIGTALPOS.com, Samarinda – Program parkir berlangganan di Kota Samarinda masih menjadi perhatian publik, khususnya setelah muncul informasi mengenai dugaan pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar Rp400 ribu untuk mengikuti program tersebut.
Menanggapi polemik itu, DPRD Kota Samarinda menegaskan bahwa keikutsertaan ASN dalam program parkir berlangganan pada dasarnya tidak bersifat wajib. Pemerintah Kota Samarinda diminta lebih mengedepankan sosialisasi serta memastikan manfaat dan kualitas layanan sebelum mendorong masyarakat menjadi peserta.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan ASN mengikuti program parkir berlangganan. Menurutnya, ASN diberikan pilihan untuk mengikuti maupun tidak mengikuti program tersebut.
“Tidak ada kewajiban. Boleh ikut, boleh tidak,” kata Rohim saat ditemui, Senin (21/9/2026).
Rohim juga mengaku belum mendapatkan informasi mengenai adanya pemotongan gaji ASN sebesar Rp400 ribu sebagaimana yang beredar. Namun, ia kembali menegaskan bahwa konsep awal parkir berlangganan tidak dirancang sebagai program yang memaksa masyarakat, termasuk ASN, untuk ikut serta.
“Dari awal konsepnya memang tidak ada kewajiban, tidak ada pemaksaan. Jadi itu diserahkan. Yang mau parkir berlangganan silakan, yang tidak juga silakan,” ujarnya.
Menurut Rohim, hal yang justru perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Samarinda adalah membangun kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut. Keikutsertaan warga akan lebih mudah tumbuh apabila tarif yang dibayarkan benar-benar sebanding dengan manfaat dan pelayanan yang diterima.
Ia menilai kartu atau tanda sebagai peserta parkir berlangganan tidak boleh hanya menjadi bukti bahwa seseorang telah melakukan pembayaran. Pemerintah perlu memastikan adanya layanan nyata di lapangan, termasuk kejelasan lokasi yang masuk dalam cakupan program.
“Kalau orang sudah membayar sekian, maka mereka akan punya ekspektasi mendapatkan layanan. Nah, layanan inilah yang mestinya disiapkan betul-betul oleh pemerintah kota,” katanya.
Aspek keamanan dan kenyamanan juga dinilai menjadi bagian penting dari pelayanan parkir berlangganan. Peserta harus mengetahui lokasi-lokasi yang dapat digunakan serta mendapatkan kepastian bahwa titik parkir yang masuk dalam program benar-benar memberikan pelayanan sesuai ketentuan.
“Kalau dia parkir di tempat-tempat yang di situ jadi bagian dari parkir berlangganan, aman, nyaman, dan lain sebagainya. Nah, ini yang masih perlu disiapkan,” ujarnya.
Selain pembenahan layanan, Rohim menilai Pemerintah Kota Samarinda perlu memperkuat sosialisasi mengenai manfaat parkir berlangganan. Masyarakat perlu diberikan gambaran yang jelas mengenai perbandingan biaya antara membayar parkir secara langsung setiap kali menggunakan layanan dengan biaya mengikuti program berlangganan selama satu tahun.
Menurutnya, penjelasan tersebut penting agar masyarakat tidak melihat tarif parkir berlangganan sebagai tambahan beban pengeluaran.
“Pemerintah mesti mensosialisasikan bahwa harga sekian. Nah, itu mesti bagaimana disosialisasikan agar masyarakat tidak menganggap ini beban baru,” katanya.
Rohim menyebut, berdasarkan kalkulasi pemerintah, pengeluaran masyarakat untuk parkir dalam kurun waktu satu tahun berpotensi mencapai lebih dari Rp400 ribu. Karena itu, angka tersebut perlu dijelaskan kepada masyarakat secara terbuka agar warga dapat membandingkan sendiri biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh.
“Tidak dianggap beban baru dengan cara menghitung berapa potensi parkir yang mesti kita keluarkan dalam satu tahun. Kalau dalam kalkulasi dari pemkot, masyarakat diuntungkan karena kalau dia hitung jumlah parkir dalam satu tahun itu lebih dari Rp400 ribu. Tapi mindset ini belum sampai sepenuhnya ke warga,” jelasnya.
Di sisi lain, pelaksanaan program parkir berlangganan juga berkaitan dengan target pendapatan daerah. Rohim menyebut pemerintah sebelumnya memproyeksikan penerimaan dari program tersebut mencapai sekitar Rp200 miliar.
Namun, hingga saat ini perkembangan program dinilai belum cukup signifikan untuk memenuhi target tersebut. Kondisi itu kemudian ikut memengaruhi penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda.
Target PAD yang sebelumnya berada di kisaran Rp1,4 triliun kini disesuaikan menjadi sekitar Rp1,3 triliun.
“Penyesuaiannya di target pendapatan parkir berlangganan. Karena progresnya sampai saat ini belum cukup signifikan. Jadi kemungkinan tidak bisa terealisasi 100 persen sebagaimana yang ditargetkan,” jelas Rohim.
DPRD Samarinda mendorong agar pelaksanaan program parkir berlangganan dievaluasi secara menyeluruh. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui hambatan di lapangan sekaligus menentukan langkah perbaikan agar program dapat berjalan lebih efektif pada tahun berikutnya.
Rohim mengatakan, Dinas Perhubungan Samarinda sebelumnya telah menyampaikan laporan perkembangan program kepada DPRD, termasuk sejumlah kendala yang menyebabkan target penerimaan belum tercapai sesuai proyeksi.
“Kalau kami ketuk kemarin di APBD angkanya Rp200 miliar, berarti yang mestinya 2026 ini sudah berjalan. Tetapi dari pihak Dishub menyampaikan progress report-nya, kendala-kendala yang kemudian membuat target belum bisa terealisasikan sampai sekarang,” ujarnya.
Ia menegaskan, pembenahan sistem dan peningkatan sosialisasi harus dilakukan secara beriringan. Pemerintah tidak cukup hanya mengejar jumlah peserta maupun target pendapatan, tetapi juga harus memastikan masyarakat memahami hak dan manfaat yang diperoleh setelah mengikuti program.
Dengan pelayanan yang jelas, aman, dan nyaman, masyarakat diharapkan dapat menentukan keikutsertaan berdasarkan pertimbangan manfaat, bukan karena merasa mendapat tekanan atau kewajiban.
“Ini benefit-benefit yang mestinya memang sampai, sehingga masyarakat itu tidak ragu untuk ikut parkir berlangganan,” pungkasnya. (Adv)
