DIGTALPOS.com, Samarinda – Persoalan banjir masih menjadi tantangan besar yang dihadapi Kota Samarinda dan dinilai harus menjadi salah satu fokus utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027. Untuk itu, Komisi III DPRD Kota Samarinda mendorong pemerintah kota agar mengalokasikan anggaran yang memadai guna memastikan program pengendalian banjir dapat terus berjalan secara berkelanjutan, terintegrasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Moh Yusrul Hana, menegaskan bahwa arah pembangunan daerah pada tahun mendatang seharusnya lebih berorientasi pada kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, pengendalian banjir merupakan salah satu sektor yang tidak bisa lagi dipandang sebagai program pelengkap, melainkan harus menjadi prioritas utama karena berkaitan langsung dengan keselamatan warga, kelancaran aktivitas ekonomi, hingga kenyamanan lingkungan.
“Harapan kami, program tahun 2027 benar-benar difokuskan pada kebutuhan masyarakat, termasuk melanjutkan pengendalian banjir dari hulu hingga hilir,” ujar Yusrul, Senin (13/7/2026).
Ia menilai berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Samarinda dalam beberapa tahun terakhir perlu terus dilanjutkan. Pasalnya, penanganan banjir merupakan pekerjaan jangka panjang yang membutuhkan konsistensi, dukungan anggaran, serta koordinasi lintas sektor agar hasilnya dapat dirasakan secara maksimal.
Menurut Yusrul, penanganan banjir tidak dapat dilakukan secara parsial ataupun hanya berfokus pada kawasan tertentu. Sebab, sistem drainase dan aliran sungai di Samarinda saling terhubung sehingga diperlukan pendekatan yang menyeluruh mulai dari wilayah hulu hingga hilir.
Ia mencontohkan, program normalisasi Sungai Karang Mumus harus tetap menjadi salah satu agenda strategis pemerintah daerah. Selain itu, normalisasi anak-anak sungai, peningkatan kapasitas drainase, pembangunan kolam retensi, hingga infrastruktur pengendali banjir lainnya juga perlu terus dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.
“Program pengendalian banjir harus dilakukan secara terintegrasi agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Yusrul menjelaskan bahwa konsep penanganan banjir secara terintegrasi bertujuan memastikan seluruh jaringan sungai, saluran drainase, dan jalur pembuangan air dapat bekerja sebagai satu sistem yang saling mendukung. Dengan demikian, setiap proyek pengendalian banjir tidak hanya menyelesaikan persoalan di satu titik, tetapi juga mampu mengurangi risiko banjir di kawasan lainnya.
Ia mengingatkan bahwa penanganan yang hanya dilakukan di satu lokasi tanpa mempertimbangkan kondisi wilayah lain justru berpotensi memindahkan genangan ke kawasan berbeda. Karena itu, setiap program harus disusun berdasarkan perencanaan yang matang serta didukung koordinasi antarorganisasi perangkat daerah.
Selain pembangunan infrastruktur baru, Yusrul juga menilai pemeliharaan saluran drainase dan normalisasi sungai secara berkala tidak kalah penting. Menurutnya, sedimentasi, penyumbatan saluran akibat sampah, hingga berkurangnya kapasitas drainase menjadi salah satu penyebab banjir yang harus ditangani secara rutin.
Di sisi lain, ia juga meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dan pembangunan kawasan permukiman agar tidak mengganggu jalur alami aliran air. Pengendalian tata ruang dinilai menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi potensi banjir di masa mendatang.
Lebih lanjut, Yusrul mengatakan keberhasilan pengendalian banjir tidak dapat dicapai dalam waktu singkat. Oleh sebab itu, program-program yang telah menunjukkan hasil positif perlu terus dilanjutkan, dievaluasi, dan disempurnakan agar manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat.
Ia berharap Pemerintah Kota Samarinda bersama DPRD dapat memberikan perhatian lebih besar terhadap pengalokasian anggaran pada APBD 2027 untuk mendukung keberlanjutan program pengendalian banjir. Dengan dukungan pendanaan yang memadai, perencanaan yang matang, serta sinergi antarperangkat daerah, upaya mengurangi titik-titik rawan banjir di Samarinda diyakini akan berjalan lebih optimal dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. (Adv)
