DIGITALPOS.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah kembali menjadi sorotan. Di tengah berbagai kritik terkait besarnya alokasi anggaran dan potensi penyimpangan dalam pelaksanaannya, pemerintah membuka peluang melakukan efisiensi anggaran dalam jumlah yang cukup signifikan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengisyaratkan bahwa anggaran MBG tahun 2026 berpotensi kembali dipangkas hingga sekitar Rp40 triliun, bahkan tidak menutup kemungkinan jumlahnya lebih besar apabila hasil evaluasi menunjukkan ruang efisiensi yang lebih luas.
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya saat menghadiri Media Briefing di Gedung Juanda, Jakarta, Jumat (26/6/2026). Saat ditanya awak media mengenai kemungkinan pemangkasan anggaran sebesar Rp40 triliun sebagaimana sebelumnya diungkapkan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, ia tidak membantah kemungkinan tersebut.
“Mungkin. Tanya dia saja (Agustina Arumsari), dia lebih mengerti daripada saya,” ujar Purbaya.
Meski demikian, Purbaya secara terbuka menyatakan dirinya mendukung langkah efisiensi anggaran yang tengah dikaji. Bahkan, menurutnya, pemangkasan anggaran masih dapat dilakukan lebih jauh apabila ditemukan pos belanja yang dinilai belum optimal.
“Saya setuju apalagi kalau dipotong lebih banyak lagi. Kalau kemarin saya lihat proposalnya ada efisiensi yang lebih bagus. Walaupun masih bisa dikurangi sedikit lagi,” katanya.
Purbaya menjelaskan bahwa anggaran Program Makan Bergizi Gratis diperkirakan akan kembali berada di bawah pagu anggaran saat ini yang mencapai Rp268 triliun. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat.
Ia menegaskan, inisiatif pemangkasan anggaran tersebut berasal dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai instansi yang bertanggung jawab menjalankan program MBG.
Menurut Purbaya, Kementerian Keuangan bersama BGN telah menyepakati langkah efisiensi tersebut dalam pertemuan dengan Kepala BGN, Nanik S. Deyang, yang berlangsung di Kantor Kementerian Keuangan pada Kamis (25/6/2026) sore.
Meski anggaran akan dikurangi, pemerintah memastikan kebijakan tersebut tidak akan berdampak pada kualitas maupun kuantitas makanan yang diterima para penerima manfaat. Porsi makanan serta standar kandungan gizi tetap akan dipertahankan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
Pemerintah menyebut efisiensi anggaran MBG merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden agar belanja negara lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.
Dalam proses evaluasi tersebut, anggaran MBG yang semula dirancang sebesar Rp335 triliun telah dipangkas menjadi sekitar Rp228,38 triliun. Dengan demikian, total efisiensi yang telah dilakukan mencapai sekitar Rp39,62 triliun.
Namun demikian, angka tersebut belum bersifat final. Menurut Purbaya, besaran anggaran masih dapat berubah seiring proses refocusing penerima manfaat dan evaluasi menyeluruh yang terus dilakukan oleh Badan Gizi Nasional.
Sejak diluncurkan, Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu kebijakan pemerintah dengan nilai anggaran terbesar. Di satu sisi, program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya. Namun di sisi lain, besarnya dana yang digelontorkan juga memicu kritik dari berbagai kalangan.
Sejumlah pengamat menilai program tersebut memerlukan sistem pengawasan yang sangat ketat agar penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran, transparan, dan terhindar dari potensi penyalahgunaan.
Dengan adanya rencana efisiensi ini, pemerintah berharap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan optimal, menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat, sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan secara lebih efektif dan akuntabel. (*)
