DIGTALPOS.com, Jakarta – Dalam upaya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) yang masih menjadi tantangan besar di berbagai daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah menggelar workshop nasional yang difokuskan pada penguatan sinergi antara lembaga eksekutif dan legislatif daerah. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (8/5/2025).
Workshop ini menjadi momentum penting bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat komitmen bersama dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif dan berpihak pada kesehatan ibu dan keluarga. Dari Provinsi Kalimantan Timur, hadir langsung Sekretaris DPRD Kaltim, Norhayati Usman, didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, dr. Jaya Mualimin, yang mewakili Sekretaris Daerah. Turut mendampingi pula Kepala Bagian Umum dan Keuangan, Hardiyanto, serta Perisalah Legislatif Ahli Muda, Vivi Haryani.
Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah tokoh penting dari dalam dan luar negeri, termasuk Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Bappenas, Diah Lenggogeni, Representative UNFPA Indonesia, Hassan Mohtashami, serta Counsellor Kedutaan Besar Kanada, Kevin Tokar. Dukungan lintas sektor terlihat dari kehadiran perwakilan Kementerian Kesehatan, BKKBN, KemenPPPA, serta perwakilan pemerintah daerah dari berbagai provinsi seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Riau, Gorontalo, dan Yogyakarta.
Dalam workshop tersebut, para narasumber dari kementerian teknis memberikan pandangan dan strategi konkret untuk memperkuat koordinasi antar lembaga, memperkuat pembiayaan daerah, serta menyusun kebijakan berbasis data untuk menekan AKI yang masih tinggi di sejumlah wilayah.
Sekretaris DPRD Kaltim, Norhayati Usman, dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik dari kalangan eksekutif, legislatif, maupun mitra pembangunan, untuk bersatu dalam menurunkan angka kematian ibu dan meningkatkan kualitas hidup perempuan serta generasi masa depan.
“Kami menyambut baik terselenggaranya workshop ini. Semoga hasilnya dapat menjadi referensi penting dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran di daerah, khususnya untuk mendukung program-program kesehatan ibu dan keluarga,” ujar Norhayati.
Dengan adanya forum seperti ini, diharapkan akan lahir kebijakan-kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat, serta memperkuat integrasi antar sektor dalam mencapai target pembangunan kesehatan nasional. (Adv)
