UMP Kaltim 2027 Disepakati Rp4,04 Juta, Naik 7,02 Persen, Berlaku Januari

UMP Kaltim 2027 Disepakati Rp4,04 Juta, Naik 7,02 Persen, Berlaku Januari
Ilustrasi pekerja.

DIGTALPOS.com, Kaltim – Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyepakati besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp4.046.360. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 7,02 persen dibandingkan UMP 2026.

Kesepakatan ini dicapai setelah melalui pembahasan dan perundingan selama dua hari yang berlangsung cukup alot. Meski telah disepakati di tingkat Dewan Pengupahan, angka tersebut masih harus menunggu penetapan resmi dari Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud.

Anggota Dewan Pengupahan Kaltim dari unsur pengusaha, Slamet Brotosiswoyo, mengungkapkan bahwa proses perundingan tidak berjalan mudah. Masing-masing unsur, baik pemerintah, pengusaha maupun perwakilan pekerja, memiliki pandangan dan argumentasi berbeda terkait besaran kenaikan upah minimum tahun depan.

Bahkan, dalam pembahasan awal, serikat pekerja atau buruh sempat mengajukan usulan UMP Kaltim 2027 mencapai Rp5,7 juta.

“Perundingan berlangsung alot. Masing-masing pihak mempertahankan argumennya. Serikat buruh awalnya bersikeras UMP Kaltim 2027 sebesar Rp5,7 juta,” ujar Slamet.

Perbedaan usulan tersebut membuat pembahasan berlangsung cukup panjang. Dewan Pengupahan bahkan harus melakukan skorsing hingga tujuh kali sebelum akhirnya seluruh unsur mencapai titik temu dan menyepakati formula penghitungan UMP Kaltim 2027.

Berdasarkan berita acara rapat Dewan Pengupahan Provinsi Kaltim tertanggal 19 November 2026, penyesuaian upah minimum menggunakan persentase Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar 67 persen dari nilai Rp6.039.344.

Angka KHL tersebut mengacu pada surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026, tentang Penyampaian Data Kebutuhan Hidup Layak, Kondisi Ekonomi, dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2027.

Dari formula tersebut, diperoleh kesepakatan UMP Kaltim 2027 sebesar Rp4.046.360 atau mengalami kenaikan 7,02 persen. Hasil pembahasan selanjutnya dituangkan dalam saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan untuk disampaikan kepada gubernur sebagai dasar penetapan.

Jika telah ditetapkan, UMP Kaltim 2027 akan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2027.

Enam Sektor Masuk Pembahasan UMSP Kaltim 2027

Selain menetapkan usulan besaran UMP, Dewan Pengupahan Kaltim juga membahas Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027.

Dalam pembahasan tersebut, terdapat enam sektor usaha yang telah disepakati untuk masuk dalam ketentuan upah minimum sektoral. Keenam sektor itu meliputi pertambangan batu bara, minyak bumi, gas, perkebunan, kelapa sawit dan pemanen kayu, serta industri crude palm oil (CPO) beserta turunannya.

Namun, kesepakatan tersebut baru sebatas penentuan sektor usaha. Besaran upah minimum untuk masing-masing sektor masih akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan berikutnya.

Slamet menyebutkan, pembahasan lanjutan UMSP dijadwalkan berlangsung pada Selasa (24/11/2026). Perundingan tersebut akan menentukan besaran upah sektoral berdasarkan ketentuan yang berlaku.

“Besaran untuk UMSP diputuskan hari Selasa (24/11/2026) mendatang dan akan dirundingkan lagi. Berdasarkan aturan, masih punya waktu lima hari dari putusan UMP,” jelasnya.

Dengan demikian, pembahasan kebijakan pengupahan di tingkat Provinsi Kaltim masih akan berlanjut, terutama untuk menentukan besaran upah sektoral yang berlaku pada sejumlah bidang usaha.

UMK Kabupaten dan Kota Dibahas Setelah UMP

Setelah proses penetapan UMP dan pembahasan UMSP di tingkat provinsi, tahapan berikutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota.

Slamet menjelaskan, pemerintah kabupaten dan kota bersama unsur Dewan Pengupahan masing-masing daerah akan melakukan perundingan untuk menentukan besaran upah minimum sesuai kondisi dan karakteristik wilayah.

Tahapan ini menjadi bagian penting dalam rangkaian penetapan kebijakan pengupahan tahun 2027 di seluruh wilayah Kalimantan Timur.

Besaran UMP yang telah disepakati menjadi salah satu acuan dalam proses pembahasan selanjutnya, termasuk penentuan upah sektoral yang mempertimbangkan karakteristik bidang usaha dan kondisi ketenagakerjaan di masing-masing daerah.

Sebagai informasi, Dewan Pengupahan merupakan lembaga yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah, akademisi, perwakilan pengusaha hingga perwakilan pekerja atau buruh.

Penetapan UMP Kaltim 2027 mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. (*)