Penundaan Paripurna KUA-PPAS APBD 2027 Kaltim Diprotes, PAN-Nasdem Soroti Risiko Sanksi

Penundaan Paripurna KUA-PPAS APBD 2027 Kaltim Diprotes, PAN-Nasdem Soroti Risiko Sanksi
Fraksi PAN-Nasdem DPRD Kaltim, M Darlis Pattalogi, melalui interupsi dalam Rapat Paripurna ke-35 di Gedung B Sekretariat DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Rabu (18/11/2026). (Dok.Digtalpos)

DIGTALPOS.com, Samarinda – Berulang kali mengalami perubahan jadwal, penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 Kalimantan Timur (Kaltim) menuai protes dari kalangan DPRD. Fraksi PAN-Nasdem menilai penundaan tersebut tidak bisa dianggap sepele karena berpotensi menghambat tahapan pembahasan hingga pengesahan APBD 2027.

Keberatan itu disampaikan anggota Fraksi PAN-Nasdem DPRD Kaltim, M Darlis Pattalogi, saat menyampaikan interupsi dalam Rapat Paripurna ke-35 di Gedung B Sekretariat DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Rabu (18/11/2026).

Dalam interupsinya, Darlis mempertanyakan kembali perubahan agenda penandatanganan KUA-PPAS yang seharusnya berlangsung pada Rabu pukul 14.00 Wita. Namun, agenda tersebut kembali digeser dan dijadwalkan ulang menjadi Kamis (19/11/2026).

Menurutnya, penundaan kali ini bukan kejadian pertama. Darlis mencatat agenda rapat paripurna yang berkaitan dengan KUA-PPAS APBD 2027 telah mengalami penundaan maupun perubahan jadwal sebanyak lima kali.

Padahal, proses pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) disebut telah mencapai kesepakatan pada malam sebelumnya. Karena itu, ia menyayangkan belum terlaksananya agenda penandatanganan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Darlis menilai, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius, mengingat penyusunan APBD memiliki tahapan dan batas waktu yang harus dipatuhi. Terlebih, waktu yang tersedia untuk menyelesaikan seluruh proses penganggaran semakin terbatas.

Ia mengingatkan bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2026, penetapan APBD ditargetkan harus rampung paling lambat 30 November. Apabila tahapan KUA-PPAS terus mengalami penundaan, maka waktu untuk melanjutkan pembahasan hingga penetapan APBD dikhawatirkan semakin terdesak.

Dampaknya bukan hanya berpotensi menghambat proses administrasi, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Menurut undang-undang dan permendagri, kita memiliki konsekuensi sanksi administratif jika pengesahan APBD tidak berhasil dilakukan per 30 November,” tegas Darlis.

Lebih lanjut, ia meminta Sekretaris DPRD Kaltim agar keberatan dan persoalan penundaan tersebut dicatat secara resmi dalam risalah rapat paripurna. Baginya, pencatatan itu penting sebagai dokumen pertanggungjawaban sekaligus bukti bahwa DPRD telah menyampaikan peringatan terkait potensi keterlambatan pengesahan APBD 2027.

Darlis juga menegaskan bahwa DPRD tidak ingin ikut dibebani tanggung jawab apabila keterlambatan terjadi akibat persoalan kesiapan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim.

Ia meminta agar persoalan penjadwalan ini segera diselesaikan sehingga tahapan penyusunan APBD 2027 tidak kembali terhambat. Menurutnya, kepastian jadwal dan komitmen seluruh pihak sangat dibutuhkan agar proses penganggaran dapat berjalan sesuai ketentuan.

“Kalau terjadi apa-apa di kemudian hari, pengesahan APBD yang tidak tercapai maka lembaga DPRD lepas tangan dan menjadi tanggungan sepenuhnya kepada pemerintah provinsi,” pungkasnya. (Adv/Ry).