Jaminan Reklamasi Tambang di Kaltim Disorot, Samsun Sebut Biaya Pemulihan Bisa Capai Rp1 Miliar per Hektare

Jaminan Reklamasi Tambang di Kaltim Disorot, Samsun Sebut Biaya Pemulihan Bisa Capai Rp1 Miliar per Hektare
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun. (Dok.Digtalpos)

DIGTALPOS.com, Samarinda – Besaran dana jaminan reklamasi yang diwajibkan kepada perusahaan pertambangan di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali mendapat sorotan. Pasalnya, nilai jaminan yang disetorkan perusahaan dinilai belum sebanding dengan besarnya biaya yang diperlukan untuk memulihkan kondisi lingkungan setelah aktivitas pertambangan berakhir.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, mengungkapkan bahwa jaminan reklamasi yang saat ini berkisar Rp150 juta per hektare masih jauh dari kebutuhan anggaran pemulihan lahan bekas tambang. Berdasarkan perkiraannya, biaya untuk melakukan pemulihan lingkungan dapat mencapai Rp1 miliar per hektare.

Menurut Samsun, terdapat selisih yang cukup besar antara dana jaminan yang disiapkan perusahaan dengan kebutuhan riil untuk mengembalikan kondisi lahan pascatambang. Kesenjangan tersebut perlu menjadi perhatian serius agar kewajiban reklamasi tidak sekadar dipenuhi sebagai persyaratan administratif.

“Kalau jaminan reklamasi hanya sekitar Rp150 juta per hektare, tentu ada ketimpangan yang perlu diperhatikan. Sementara untuk anggaran pemulihan itu bisa mencapai Rp1 miliar,” ungkapnya, Selasa (17/11/2026).

Ia menilai, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap besaran jaminan reklamasi agar nilainya lebih realistis dan mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan pemulihan lingkungan. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab selama proses penambangan berlangsung, tetapi juga wajib memastikan lahan yang ditinggalkan dapat dipulihkan dengan baik.

Samsun mengingatkan, kegiatan pertambangan memiliki berbagai risiko yang harus diperhitungkan sejak awal. Mulai dari perubahan bentang alam, kerusakan ekosistem, hingga potensi bahaya yang dapat mengancam keselamatan masyarakat di sekitar wilayah operasional tambang.

Karena itu, perencanaan reklamasi seharusnya menjadi bagian penting dari keseluruhan kegiatan pertambangan, bukan sekadar kewajiban yang baru diperhatikan ketika perusahaan akan mengakhiri operasinya.

“Risiko-risiko pertambangan itu harus diantisipasi sejak awal. Jangan sampai setelah kegiatan tambang selesai, justru meninggalkan persoalan dan membahayakan masyarakat,” ujarnya.

Selain persoalan dana reklamasi, Samsun juga menyoroti aspek perlindungan masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan pertambangan. Ia menegaskan, keberadaan warga yang sudah lebih dahulu tinggal di suatu wilayah harus menjadi pertimbangan perusahaan sebelum memulai aktivitas penambangan.

Menurutnya, masyarakat tidak seharusnya menjadi pihak yang menanggung kerugian akibat dampak kegiatan pertambangan. Terlebih, warga yang telah lama menetap di kawasan tersebut tidak boleh justru disalahkan ketika muncul persoalan yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan.

“Jangan masyarakat yang sudah tinggal lebih dulu di situ kemudian disalahkan. Perusahaan harus memperhitungkan kondisi lingkungan dan keberadaan masyarakat sejak awal,” tegasnya.

Ia berharap, evaluasi terhadap jaminan reklamasi dapat mendorong perusahaan pertambangan lebih bertanggung jawab dalam menjalankan kewajiban lingkungan. Sebab, keberhasilan sektor pertambangan tidak semestinya hanya diukur dari hasil produksi dan keuntungan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan perusahaan menjaga lingkungan serta memulihkan lahan yang telah dieksploitasi.

Dengan pengawasan yang lebih ketat dan perhitungan jaminan reklamasi yang sesuai kebutuhan, risiko munculnya lahan terbengkalai dan persoalan lingkungan pascatambang di Kaltim diharapkan dapat diminimalkan. (Adv/Ry)