DIGTALPOS.com, Samarinda – Pemerintah diminta tidak menjadikan kenaikan pajak sebagai jalan pintas untuk menutupi kekurangan penerimaan negara yang disebut mencapai Rp514 triliun. Sebelum membebankan tambahan pungutan kepada masyarakat, pemerintah dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan negara, terutama efektivitas dan efisiensi belanja pemerintah.
Sorotan tersebut disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Nurhadi Saputra, menanggapi pernyataan Menteri Keuangan mengenai kekurangan penerimaan pajak yang belakangan menjadi perbincangan luas di media sosial.
Menurut Nurhadi, upaya meningkatkan penerimaan pajak memang dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat keuangan negara. Namun, kebijakan tersebut harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Jangan sampai upaya menambah pemasukan negara justru semakin membebani warga yang masih berjuang memenuhi kebutuhan hidup.
Dia menilai, kontribusi masyarakat melalui pajak selama ini sudah cukup besar. Berbagai aktivitas ekonomi dan kebutuhan sehari-hari juga tidak terlepas dari pungutan pajak. Karena itu, pemerintah seharusnya memastikan bahwa kontribusi tersebut kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik dan pembangunan yang benar-benar dirasakan.
“Hampir semua kegiatan ada pajaknya, tetapi manfaat yang kembali ke masyarakat masih minim. Sekarang juga masyarakat terlalu banyak dibebani pajak,” ungkapnya, Senin (16/11/2026).
Nurhadi juga menyoroti persoalan pemerataan pembangunan, khususnya di Kalimantan Timur. Menurutnya, sebagai salah satu daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian dan penerimaan negara, Kaltim semestinya mendapatkan perhatian pembangunan yang sebanding.
Dia berharap pemerintah pusat tidak hanya melihat daerah sebagai sumber penerimaan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan masyarakat di daerah penghasil sumber daya alam. Pemerataan pembangunan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat harus menjadi bagian dari perhatian pemerintah.
Karena itu, Nurhadi meminta pemerintah tidak terburu-buru mengambil kebijakan yang berpotensi menambah beban pajak. Menurutnya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membenahi tata kelola keuangan negara, mengevaluasi program yang berjalan, serta memastikan setiap anggaran digunakan secara tepat sasaran.
Dia turut menyinggung sejumlah program pemerintah pusat, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Nurhadi mempertanyakan sejauh mana perencanaan, kajian, serta perhitungan anggaran terhadap program-program tersebut dilakukan. Pemerintah, kata dia, harus memastikan bahwa setiap program memiliki manfaat yang jelas dan tidak menimbulkan pemborosan anggaran.
“Sudah tahu kita ini kekurangan uang, kok malah belanja semena-mena. Kalau membutuhkan dana, seharusnya pemerintah juga bisa mencari sumber pemasukan dari BUMN dan mengoptimalkan hasil kekayaan negara kita,” tegasnya.
Lebih lanjut, Nurhadi menilai Indonesia sebenarnya memiliki potensi penerimaan yang besar melalui kekayaan sumber daya alam, pengelolaan aset negara, serta kontribusi badan usaha milik negara (BUMN). Potensi tersebut perlu dimaksimalkan agar keuangan negara tidak terus-menerus bergantung pada pajak yang dibayarkan masyarakat.
Menurutnya, optimalisasi pendapatan dari sektor-sektor tersebut harus menjadi perhatian serius. Pemerintah perlu memastikan kekayaan negara dikelola secara profesional, transparan, dan memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi kepentingan publik.
Nurhadi kemudian mengibaratkan kondisi pengelolaan keuangan negara seperti sebuah keluarga. Ketika orang tua tidak mampu mengatur pengeluaran rumah tangga, tetapi justru terus meminta anak-anaknya bekerja lebih keras untuk menutupi kebutuhan, maka persoalan sebenarnya bukan semata-mata kurangnya pemasukan, melainkan buruknya pengelolaan keuangan.
Analogi tersebut, menurutnya, menjadi pengingat bahwa pemerintah harus memberikan teladan dalam mengatur anggaran. Penghematan, pengawasan belanja, serta evaluasi terhadap program yang kurang efektif perlu dilakukan sebelum meminta masyarakat meningkatkan kontribusi melalui pajak.
Dia menegaskan, masyarakat tidak seharusnya terus menjadi pihak yang menanggung konsekuensi dari persoalan pengelolaan keuangan negara. Pemerintah juga harus menunjukkan komitmen untuk memperbaiki pengeluaran dan mengoptimalkan sumber pendapatan yang sudah tersedia.
“Jangan sampai masyarakat terus diminta bekerja keras dan membayar pajak, sementara pemerintah tidak melakukan evaluasi terhadap pengeluarannya,” pungkasnya. (Adv/Ry)













