DIGTALPOS.com, Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, terus mematangkan rencana penataan kawasan bantaran Sungai Tenggarong yang ditargetkan mulai direalisasikan pada 2027. Proyek tersebut akan menyasar kawasan seluas sekitar 10 hektare, mulai dari area Jembatan Besi hingga Jalan Kartini.
Penataan ini tidak hanya bertujuan memperbaiki kondisi kawasan bantaran sungai agar lebih tertata dan nyaman, tetapi juga mencakup penanganan permukiman warga serta pengaturan kembali aktivitas ekonomi masyarakat yang selama ini berlangsung di lokasi tersebut.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kukar, M. Aidil, mengatakan pelaksanaan proyek tersebut akan melibatkan sejumlah pihak, termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Saat ini, pemerintah daerah masih fokus menyelesaikan berbagai persyaratan administrasi dan dokumen pendukung sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
Menurutnya, kelengkapan dokumen menjadi salah satu tahapan penting karena proyek tersebut berkaitan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
“Jadi, sekarang kami masih melengkapi beberapa dokumen karena ini juga berkaitan dengan kewenangan. Mudah-mudahan seluruh prosesnya bisa segera diselesaikan,” kata Aidil, Jumat (6/11/2026).
Di sisi lain, Disperkim Kukar mulai melakukan pendataan terhadap masyarakat yang berpotensi terdampak penataan. Dari hasil identifikasi sementara, terdapat sekitar 219 warga yang bermukim di sepanjang kawasan tersebut. Jumlah itu masih akan diverifikasi lebih lanjut untuk memastikan data masyarakat yang nantinya masuk dalam skema penanganan dan relokasi.
Pendataan tidak hanya menyasar penghuni rumah, tetapi juga para pelaku usaha yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas ekonomi di bantaran sungai. Sejumlah usaha telah teridentifikasi, mulai dari perdagangan, kuliner, salon hingga bengkel.
Data tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan pola relokasi yang tepat. Pemkab Kukar berupaya agar proses pemindahan tidak sekadar menyediakan tempat tinggal baru, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan usaha dan sumber penghasilan masyarakat.
Dari sisi pembiayaan, kebutuhan anggaran sementara untuk penataan kawasan diperkirakan mencapai Rp85 miliar. Aidil menjelaskan, angka tersebut khusus dialokasikan untuk pekerjaan penataan kawasan dan belum mencakup biaya penyediaan hunian pengganti bagi warga yang harus dipindahkan.
Sementara itu, kebutuhan anggaran untuk pembangunan permukiman baru masih dalam tahap penghitungan. Pemerintah akan melibatkan tim penilai guna menentukan besaran pembiayaan dengan mempertimbangkan harga tanah serta kelayakan lokasi yang akan dijadikan tempat tinggal masyarakat.
Dalam pembahasan awal, Disperkim Kukar cenderung mengarahkan penyediaan hunian berupa rumah tapak dibandingkan rumah susun. Pertimbangan tersebut didasarkan pada kebiasaan masyarakat yang selama ini tinggal di rumah individual.
Salah satu alternatif yang tengah dikaji adalah penyediaan rumah tipe 36 melalui skema rumah subsidi. Harga rumah yang menjadi acuan sementara berada di kisaran Rp180 juta per unit. Meski demikian, mekanisme pengadaan hunian hingga pola pembiayaannya masih perlu dibahas lebih lanjut.
Untuk mendukung rencana tersebut, Pemkab Kukar juga menjajaki keterlibatan pemerintah pusat, terutama dalam membantu pembiayaan pengadaan lahan serta pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU).
Dukungan pemerintah pusat dinilai penting untuk mengurangi beban anggaran daerah, sekaligus mempercepat penyediaan kawasan permukiman baru yang layak bagi masyarakat terdampak.
Selain tempat tinggal, pemerintah turut memikirkan penyediaan ruang komersial bagi pedagang dan pelaku usaha yang nantinya harus berpindah. Fasilitas tersebut diharapkan dapat menjadi tempat bagi masyarakat untuk kembali menjalankan kegiatan ekonomi setelah proses relokasi berlangsung.
Aidil menegaskan, penataan bantaran Sungai Tenggarong harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, bukan hanya pembangunan fisik dan perubahan wajah kawasan. Kepentingan masyarakat yang selama ini tinggal dan mencari nafkah di lokasi tersebut juga harus menjadi perhatian utama.
Dengan demikian, proyek yang direncanakan mulai berjalan pada 2027 itu diharapkan mampu menghadirkan kawasan bantaran sungai yang lebih tertata tanpa mengabaikan kondisi sosial dan ekonomi warga.
“Relokasi harus tetap memperhatikan kehidupan warga, termasuk keberlanjutan usaha mereka,” pungkas Aidil. (*)
