DIGTALPOS.com, Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) menegaskan bahwa penanganan longsor yang terjadi di Kilometer (KM) 24 dan 28 Jalan Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan ruas jalan tersebut termasuk dalam jaringan jalan nasional yang berada di bawah kewenangan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur.
Kepala Bidang Bina Marga DPU Kukar, Linda Juniarti, menjelaskan bahwa pihaknya telah bergerak cepat melakukan koordinasi sejak awal kejadian. “Sejak longsor pertama terjadi pada Februari lalu, kami langsung mendapatkan laporan dari Camat Loa Janan dan segera melayangkan surat resmi kepada BBPJN Kaltim. Jalan itu memang merupakan tanggung jawab balai,” ucap Linda, belum lama ini.
Linda menambahkan bahwa pihak BBPJN telah merespons dengan baik. Meskipun proses perbaikan harus melalui sejumlah prosedur administratif karena menggunakan dana APBN, tanda-tanda awal penanganan sudah mulai terlihat.
“Kami memahami adanya proses yang harus dilalui, sebagaimana halnya kami di kabupaten ketika menggunakan APBD. Saat ini, kami sudah melihat pemasangan kayu galah dan agregat di beberapa titik rawan sebagai bagian dari penanganan awal,” jelasnya.
Menurut Linda, kondisi longsor saat ini lebih serius dari perkiraan awal. “Awalnya kerusakan tidak terlalu besar, tapi curah hujan yang tinggi memperparah situasi. Bahkan beberapa rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan parah dan tidak layak huni lagi,” tuturnya.
Pemkab Kukar juga telah melakukan berbagai langkah pendukung. Penanganan darurat telah dijalankan, namun untuk pemulihan jangka panjang dibutuhkan waktu dan pendataan yang lebih mendetail. “Panjang kerusakan makin meluas. Diperlukan pendekatan teknis yang lebih dalam agar penanganan ke depan bisa efektif dan tahan lama,” tambahnya.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemkab Kukar juga berencana menggandeng kalangan akademisi. “Kami akan bekerja sama dengan Universitas Mulawarman untuk melakukan kajian mendalam terkait potensi longsor. Tim ahli akan diterjunkan untuk mencari tahu akar penyebab serta potensi bahaya ke depannya,” ungkap Linda.
Tak hanya itu, koordinasi lintas lembaga juga terus diperkuat. Pemkab Kukar telah beberapa kali menggelar rapat koordinasi bersama DPRD Kukar dan melakukan kunjungan lapangan bersama pihak BBPJN Kaltim.
“Bapak Kepala Dinas PU bersama unsur DPRD sudah menemui BBPJN Kaltim secara langsung untuk mendorong percepatan penanganan. Kami akan terus mengawal proses ini agar masyarakat mendapatkan solusi terbaik,” pungkasnya.
Dengan adanya langkah-langkah konkret dari pemerintah daerah dan kerja sama dengan pihak terkait, diharapkan penanganan longsor ini dapat segera terselesaikan dan aktivitas masyarakat kembali berjalan normal. (Adv)
Video Selengkapnya:
