DIGTALPOS.com, Mahakam Ulu – Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) resmi memulai penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025–2029 sebagai langkah strategis untuk memperkuat sinergi antarsektor dalam menekan angka kemiskinan. Pemerintah daerah menegaskan bahwa upaya menurunkan kemiskinan hanya dapat tercapai melalui kerja bersama yang solid, mengingat karakteristik wilayah Mahulu yang merupakan daerah perbatasan dengan tingkat tantangan geografis yang tinggi.
Bupati Mahulu, Angela Idang Belawan, menekankan bahwa persoalan kemiskinan di daerahnya tidak dapat dipandang sebagai isu tunggal. Menurutnya, kondisi geografis yang sulit dijangkau, minimnya infrastruktur, serta ongkos logistik yang tinggi turut memperlebar kesenjangan pelayanan dasar di kampung-kampung terpencil. Hal itu berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat serta tingkat kesejahteraan ekonomi mereka.
“Tantangan terbesar kita adalah aksesibilitas. Banyak kampung yang masih bergantung pada transportasi sungai dengan biaya sangat tinggi. Karena itu pendekatan kita harus berbasis kampung, berbasis data, dan berbasis kebutuhan. Tanpa dukungan semua pihak, potensi Mahulu tidak akan mampu mendorong kesejahteraan masyarakat,” ungkap Bupati Angela, belum lama ini.
Dalam penyusunan RPKD 2025–2029, Pemkab Mahulu menggandeng Unesa Global Engagement untuk merumuskan strategi komprehensif dan berkelanjutan. Dokumen tersebut memuat berbagai arah kebijakan, mulai dari penguatan ekonomi lokal dan pemberdayaan UMKM, pembangunan infrastruktur konektivitas antarwilayah, hingga perluasan layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas bagi masyarakat di kampung terisolasi.
Tak hanya itu, pemerintah daerah juga memberi perhatian khusus pada perlindungan sosial bagi kelompok rentan seperti lansia, perempuan kepala keluarga, serta masyarakat adat yang menghadapi keterbatasan akses ekonomi. Pemutakhiran data kemiskinan menjadi salah satu fokus utama agar program bantuan dapat lebih tepat sasaran dan mampu mempercepat penanganan masalah di tingkat tapak.
Angela menegaskan bahwa RPKD bukan hanya produk teknokratis, melainkan wadah yang mengintegrasikan peran semua pemangku kepentingan: pemerintah daerah, DPRD, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga adat, hingga masyarakat itu sendiri. Kolaborasi ini dianggap penting agar setiap kebijakan yang dibuat benar-benar bersumber dari realitas lapangan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap keputusan pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama saudara-saudara kita yang tinggal di kampung paling terpencil. RPKD menjadi komitmen bersama untuk menata pembangunan Mahulu secara lebih adil dan merata,” tegasnya.
Dengan mengedepankan prinsip akurasi data, kolaborasi lintas sektor, dan pendekatan berbasis kampung, Mahulu optimistis mampu menekan angka kemiskinan secara lebih signifikan dalam lima tahun mendatang. Pemerintah daerah berharap peta jalan baru ini menjadi fondasi penting untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan dan mempercepat transformasi Mahulu menuju kabupaten yang mandiri dan berketahanan. (Adv)
