DIGTALPOS.com, Samarinda – Rencana menghadirkan layanan angkutan umum di Kota Samarinda mendapat dukungan dari DPRD Samarinda. Program transportasi yang direncanakan memperoleh dukungan melalui APBN 2027 tersebut dinilai dapat menjadi salah satu upaya mengurangi kemacetan sekaligus menekan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan pembahasan mengenai dukungan anggaran untuk penyelenggaraan transportasi umum bersama pemerintah pusat saat ini telah memasuki tahap finalisasi.
Menurutnya, dukungan pemerintah pusat melalui APBN diharapkan mampu mempercepat kesiapan program sehingga layanan angkutan umum dapat mulai direalisasikan di Samarinda pada 2027.
“Alhamdulillah, mudah-mudahan ini berkah untuk kita Samarinda di tahun 2027 mendatang,” ujar Deni saat dikonfirmasi, Jumat (2/10/2026).
Deni menjelaskan, sebelumnya Komisi III DPRD Samarinda bersama Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda telah melakukan pertemuan dengan perwakilan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Pertemuan tersebut membahas berbagai persiapan terkait rencana penyelenggaraan layanan transportasi umum di Kota Samarinda.
Tahapan selanjutnya akan dilanjutkan melalui pertemuan antara Wali Kota Samarinda dengan Kementerian Perhubungan. Pertemuan itu diharapkan dapat memperjelas kebutuhan program sekaligus mempercepat proses persiapan sebelum memasuki tahap pelaksanaan.
“DPRD sangat mendukung upaya menghadirkan transportasi massal (umum) bagi masyarakat Samarinda,” kata Deni.
Ia menilai keberadaan angkutan umum yang terencana dan memiliki rute jelas dapat memberikan alternatif bagi masyarakat yang selama ini mengandalkan kendaraan pribadi untuk beraktivitas sehari-hari.
Jika layanan tersebut berjalan optimal dan mampu menarik minat masyarakat, jumlah kendaraan pribadi yang melintas di sejumlah ruas jalan perkotaan berpotensi berkurang. Kondisi itu diharapkan ikut membantu mengurai kepadatan lalu lintas yang kerap terjadi pada jam-jam sibuk.
Selain persoalan kemacetan, kehadiran angkutan umum juga berkaitan dengan penataan parkir di kawasan perkotaan. Menurunnya penggunaan kendaraan pribadi dapat mengurangi kebutuhan parkir di badan jalan sehingga ruang jalan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk pergerakan kendaraan.
Deni mengatakan karakteristik sejumlah ruas jalan di Samarinda masih memungkinkan untuk mendukung pengoperasian angkutan umum. Namun, ukuran dan kapasitas armada harus disesuaikan dengan kondisi jalan serta karakteristik lalu lintas pada masing-masing rute.
Karena itu, armada yang digunakan nantinya tidak harus berupa bus berukuran besar. Bus dengan ukuran sedang dinilai dapat menjadi salah satu pilihan yang disesuaikan dengan kondisi jalan, jumlah penumpang, serta kebutuhan pelayanan masyarakat.
Untuk tahap awal, layanan angkutan umum tersebut diperkirakan akan diterapkan pada satu hingga dua koridor. Dishub Samarinda juga telah menyampaikan sejumlah rencana trayek yang akan menjadi bagian dari pengembangan transportasi umum kepada Komisi III DPRD Samarinda.
Setelah koridor dan trayek ditetapkan, pemerintah perlu memastikan kesiapan berbagai fasilitas pendukung. Salah satunya adalah pembangunan halte maupun titik pemberhentian yang representatif bagi pengguna.
Menurut Deni, keberadaan halte menjadi bagian penting dalam membangun sistem transportasi yang tidak hanya menyediakan kendaraan, tetapi juga menciptakan layanan yang tertata dan mudah digunakan masyarakat.
“Persiapan halte menjadi bagian penting untuk mendukung layanan transportasi terintegrasi nantinya,” pungkasnya.
DPRD Samarinda berharap seluruh tahapan pembahasan dengan pemerintah pusat dapat segera diselesaikan. Dengan demikian, sebelum program berjalan pada 2027, pemerintah sudah memiliki kejelasan mengenai dukungan anggaran, koridor layanan, jenis armada, trayek, hingga infrastruktur pendukung.
Program tersebut diharapkan tidak hanya menjadi solusi transportasi bagi masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari penataan sistem mobilitas perkotaan Samarinda yang lebih terarah. (Adv)
