DIGTALPOS.com, SAMARINDA – Komitmen untuk memastikan jalannya pemerintahan yang transparan dan responsif kembali ditegaskan oleh Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis. Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini menyatakan bahwa pihaknya siap mengawal dengan ketat pelaksanaan program-program prioritas Gubernur Kaltim, terutama yang telah dijanjikan dalam 100 hari kerja pertama masa kepemimpinan.
Menurut Emira, pendekatan yang akan diambil bukan sekadar pengawasan formal, tetapi melalui forum-forum sektoral yang lebih fokus dan tematik. Forum-forum ini dinilai mampu menangani berbagai persoalan dengan pendekatan yang lebih spesifik dan terukur.
“Pendekatan sektoral lebih efektif untuk menghindari penumpukan persoalan di satu titik. Dengan begitu, kebijakan strategis bisa segera direalisasikan secara tepat sasaran,” ungkap Emira dalam keterangannya, Kamis (29/5/2025).
Ia juga menegaskan pentingnya sinkronisasi antara visi dan misi gubernur dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen ini, menurutnya, menjadi peta jalan utama pembangunan Kaltim untuk lima tahun ke depan dan harus disusun secara cermat agar tidak melenceng dari arah pembangunan nasional.
“RPJMD yang sedang disusun sudah kami pastikan sesuai dengan instruksi Presiden, arahan Gubernur, dan pedoman dari Kementerian Dalam Negeri. Ini penting agar pembangunan berjalan selaras di semua level pemerintahan,” tambahnya.
Dalam hal pengelolaan anggaran, Emira menyoroti tiga sektor yang dianggap sangat krusial: pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur. Ketiga sektor ini dianggap sebagai pilar utama untuk mendorong kualitas hidup masyarakat Kaltim secara menyeluruh.
“Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur adalah kebutuhan dasar masyarakat. Kami pastikan ketiganya mendapat alokasi anggaran yang memadai dan prioritas tinggi dalam setiap perencanaan,” tegasnya.
Tak hanya itu, Fraksi PDI Perjuangan juga akan terus memantau pelaksanaan program-program unggulan gubernur, termasuk program GratisPol (pendidikan dan kesehatan gratis) serta JosPol (jaringan sosial politik). Emira menyebut, pengawasan dilakukan secara objektif dengan berlandaskan pada capaian nyata di lapangan.
“Program-program ini akan terus dievaluasi secara menyeluruh. Yang berhasil akan kami apresiasi, sementara yang masih kurang akan kami beri masukan konstruktif agar bisa segera diperbaiki,” pungkasnya.
Dengan pengawasan yang intensif dan kerja sama lintas sektor, DPRD Kaltim berharap seluruh program strategis Gubernur tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. (Adv)
