DIGTALPOS.com, Samarinda – Pimpinan dan anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur memanggil PT Berau Coal, Dinas ESDM Kaltim, serta Inspektur Tambang pada Selasa, 29 April 2025.
Pemanggilan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas surat yang dikirim Front Mahasiswa Kabupaten Berau terkait berbagai isu pertambangan di wilayah tersebut.
Rapat tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I Ekti Imanuel, Ketua Komisi III Abdulloh, Wakil Ketua Komisi III Akhmed Reza Fachlevi, Sekretaris Komisi III Abdurahman KA, serta sejumlah anggota Komisi III lainnya seperti Jahidin S, Arfan, Abdul Rahman Agus, Sugiyono, Baharuddin Muin, Sayid Muziburrachman, Syarifatul Sya’diah, Husin Djufri, dan Muhammad Samsun.
Ketua Komisi III Abdulloh menjelaskan bahwa pertemuan tersebut difokuskan untuk meminta klarifikasi dari PT Berau Coal terkait realisasi program Corporate Social Responsibility (CSR), sebagaimana yang menjadi sorotan dalam aduan mahasiswa.
“Pertemuan kali ini baru membahas soal CSR. Belum menyentuh isu lain seperti ketenagakerjaan, serta penggunaan jalan provinsi dan nasional oleh perusahaan. Masih banyak hal yang perlu kita dalami,” ujar Abdulloh, Selasa (29/4/2025).
Meski demikian, DPRD Kaltim menyayangkan bahwa perwakilan PT Berau Coal yang hadir bukan pihak yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Hal ini dinilai menghambat upaya memperoleh kejelasan yang dibutuhkan.
“Kami akan menjadwalkan pertemuan lanjutan dengan manajemen PT Berau Coal yang benar-benar berwenang, agar informasi yang disampaikan bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Abdulloh.
Ia juga menekankan pentingnya data konkret dalam setiap penjelasan yang disampaikan perusahaan. “Kita tidak bisa hanya mengandalkan informasi yang katanya begini, katanya begitu. Semua harus berdasarkan data valid, karena akan kita sampaikan ke masyarakat,” tambahnya.
Untuk itu, Abdulloh mengusulkan agar diskusi ulang segera digelar, dengan agenda utama pembahasan CSR dan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) oleh PT Berau Coal. Perusahaan juga diminta untuk menyiapkan seluruh data pendukung yang dibutuhkan dalam pertemuan berikutnya. (Adv)
