DIGTALPOS.com, Samarinda — Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, menyoroti persoalan klasik namun krusial dalam sektor kesehatan daerah: ketimpangan distribusi tenaga medis, khususnya di wilayah terpencil dan pedalaman. Menurutnya, kondisi ini menjadi ancaman serius bagi ketahanan layanan kesehatan, terutama di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan.
“Distribusi tenaga kesehatan masih jauh dari merata, terutama di puskesmas yang berada di pelosok. Kami sangat mendorong agar ketersediaan dokter bisa ditingkatkan demi pelayanan kesehatan yang merata,” ujar Agus, Jumat (2/5/2025).
Ia mencontohkan dua rumah sakit di Kutai Timur yang saat ini mengalami kekurangan tenaga medis cukup parah, termasuk minimnya dokter spesialis. Tidak hanya soal tenaga, sarana dan prasarana di beberapa fasilitas kesehatan juga dinilai belum memadai.
Situasi itu, lanjut Agus, sangat terasa di daerah pemilihannya, yakni Kecamatan Muara Bengkal, Kutai Timur. Di sana, warga masih harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan medis dasar. Ketimpangan ini memperlebar jurang antara layanan kesehatan di perkotaan dan pedalaman. Di kota besar, akses terhadap dokter dan rumah sakit relatif mudah, sementara di pelosok, masyarakat masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan sumber daya.
Komisi IV DPRD Kaltim, kata Agus, terus mendorong langkah konkret untuk menjawab krisis ini. Salah satu upaya yang tengah dibahas adalah penambahan kuota tenaga kesehatan melalui kerja sama dengan pemerintah pusat, serta pengembangan pendidikan kedokteran berbasis daerah.
“Tenaga kesehatan perlu diberikan insentif khusus agar bersedia ditugaskan ke daerah terpencil. Kita butuh terobosan kebijakan agar rasio tenaga medis dan jumlah penduduk bisa lebih seimbang,” tegasnya.
Ia berharap ada konsistensi dalam komitmen politik dan alokasi anggaran untuk memperbaiki kualitas sekaligus meratakan pelayanan kesehatan di seluruh penjuru Benua Etam.
“Menambah jumlah dokter, khususnya di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), menjadi prioritas kami. Masyarakat di pelosok tidak boleh terus berjuang sendirian demi mendapatkan hak dasar mereka atas layanan kesehatan,” pungkas Agus. (Adv)
