Dasco Hormati Hak Prerogatif Prabowo, Dua Nama Cawapres Pengganti Gibran Ditunggu MPR

Dasco Hormati Hak Prerogatif Prabowo, Dua Nama Cawapres Pengganti Gibran Ditunggu MPR
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. (Foto: Istimewa)

DIGTALPOS.com – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa penentuan calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Ia meminta seluruh pihak menghormati hak prerogatif kepala negara dalam mengusulkan dua nama calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Pernyataan Dasco tersebut sekaligus menanggapi munculnya sejumlah dukungan yang menginginkan dirinya masuk dalam bursa calon wakil presiden. Dukungan itu mencuat menjelang batas waktu pengajuan dua nama calon pengganti Gibran, sebelum pelaksanaan sidang paripurna MPR pada 9 Desember 2026.

Dasco menyampaikan sikap tersebut seusai mengikuti rapat paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta. Menurutnya, mekanisme pengusulan calon wakil presiden sudah memiliki ketentuan yang jelas dan harus dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan.

“Mengenai dukungan terhadap masalah wapres, saya sampaikan bahwa, marilah kita sama-sama menghormati hak yang diberikan kepada presiden melalui undang-undang,” kata Dasco, Selasa (17/11/2026).

Ia menegaskan, dua nama calon wakil presiden yang nantinya akan dibahas dan diproses di MPR merupakan nama yang secara resmi diajukan oleh Presiden Prabowo.

“Bahwa calon yang diusulkan itu adalah calon yang akan diserahkan oleh presiden kepada MPR,” imbuhnya.

Selain nama Dasco, sejumlah tokoh lain juga mulai diperbincangkan sebagai kandidat pengganti Gibran. Dua nama yang turut mencuat adalah Ketua MPR RI Ahmad Muzani serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono.

Menanggapi munculnya nama-nama tersebut, Dasco tidak menampik bahwa ketiganya merupakan kader Partai Gerindra. Namun, ia kembali menekankan bahwa keputusan akhir mengenai siapa yang akan diusulkan tetap berada di tangan Presiden Prabowo.

“Namun itu tadi, saya sampaikan bahwa mari kita hormati hak Presiden yang sudah diatur undang-undang untuk kemudian memasukkan nama ke MPR sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.

Sementara itu, MPR RI telah menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan, penetapan, hingga pelantikan wakil presiden dalam sidang paripurna yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026.

Proses tersebut mengacu pada Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib. Dalam Pasal 136 ayat (1), disebutkan bahwa Presiden wajib menyerahkan dua nama calon wakil presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna dilaksanakan.

Dengan jadwal sidang yang telah ditetapkan pada 9 Desember 2026, Presiden Prabowo memiliki batas waktu hingga Rabu, 25 November 2026, untuk menyampaikan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.

Ketentuan tersebut menjadi dasar tahapan pengisian jabatan wakil presiden melalui mekanisme yang berlaku. Dengan demikian, perhatian publik kini tertuju pada keputusan Presiden Prabowo mengenai dua nama yang akan diajukan untuk mengikuti proses selanjutnya di MPR. (*)