DIGTALPOS.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan pandangannya terkait kebijakan baru pemerintah mengenai kewajiban perusahaan menyetorkan dana cadangan pesangon pekerja ke lembaga pengelola khusus. OJK menilai dana tersebut sebaiknya masuk dalam kategori program dana pensiun agar pengelolaannya lebih terjamin dan memiliki kepastian regulasi.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Pemerintah memberikan masa transisi selama satu tahun bagi perusahaan untuk mempersiapkan mekanisme pengalihan dana cadangan pesangon. Kebijakan ini ditargetkan mulai diterapkan pada 2027, dengan batas waktu penyetoran dana pada Oktober 2027.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menjelaskan bahwa selama ini dana cadangan pesangon pada umumnya masih dikelola masing-masing perusahaan. Dana tersebut biasanya hanya dicatat dalam laporan keuangan sebagai kewajiban atau cadangan perusahaan tanpa benar-benar dipisahkan dan disetorkan ke lembaga pengelola.
Kendati begitu, terdapat sejumlah perusahaan yang telah menitipkan dana cadangan pesangon melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).
Melalui ketentuan baru tersebut, pengelolaan dana pesangon nantinya akan dialihkan kepada lembaga khusus yang ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP). Menurut Ogi, skema pengelolaan dana ini perlu tetap ditempatkan dalam kerangka program pensiun agar memperoleh perlakuan dan insentif perpajakan yang sesuai.
Ia menyebutkan, pengelolaan dana cadangan pesangon dapat dilakukan oleh sejumlah lembaga penyelenggara program pensiun, termasuk BPJS Ketenagakerjaan, DPLK, maupun lembaga khusus yang nantinya dibentuk pemerintah.
“Apakah itu BPJSTK, apakah itu di DPLK, ataukah itu di lembaga khusus yang dibentuk khusus menyelenggarakan menghimpun dana cadangan pensiun. Intinya harus tetap dana pensiun, karena dana pensiun itu dapat insentif pajak berbeda dengan dana-dana biasa,” ujar Ogi dalam Diskusi Anggota Dewan Komisioner OJK dengan Wartawan Media Massa di Nusa Dua, Bali, Selasa (17/11/2026).
Ogi mengingatkan, apabila dana cadangan pesangon tidak dimasukkan dalam skema program pensiun, terdapat potensi perubahan mekanisme pengelolaan yang dapat berdampak terhadap dana yang selama ini ditempatkan perusahaan melalui DPLK.
“Dana cadangan ini, kalau dia bukan masuk ke program pensiun, ya bukan kerja sama lah, kempes. Karena dana cadangan pesangon yang ada di DPLK akan keluar,” sambungnya.
Ia kembali menegaskan bahwa pemerintah tetap memiliki keleluasaan untuk membentuk lembaga pengelola baru. Namun, lembaga tersebut harus memiliki fungsi dan karakteristik sebagai penyelenggara program dana pensiun.
“Kalau pemerintah mau bentuk baru silakan, tapi itu adalah penyelenggara dana pensiun,” tegas Ogi.
Lebih lanjut, Ogi mengungkapkan bahwa sejumlah aspek terkait pengelolaan dana cadangan pesangon telah dibahas, termasuk skema program penjaminan, besaran iuran awal, iuran berkala, hingga jenis manfaat yang akan dijamin.
Meski demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut masih menunggu terbitnya PP sebagai aturan turunan dari undang-undang. Setelah itu, OJK akan menyiapkan Peraturan OJK (POJK) yang diperkirakan terbit dalam waktu sekitar enam bulan.
“PP-nya sebentar lagi keluar, itu akan jelas. Nanti ada waktu sekitar enam bulan POJK-nya akan keluar. Salah satu kriteria RBC, RBC salah satu syarat untuk mengikuti program penjaminan polis,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, sebelumnya menjelaskan bahwa konsep pengelolaan dana cadangan pesangon memiliki mekanisme tersendiri dan berbeda dari pengelolaan dana pensiun pada umumnya, baik melalui Dana Pensiun (Dapen) maupun DPLK milik perusahaan.
Menurut Indah, perusahaan perlu mulai melakukan berbagai persiapan, terutama mendata jumlah pekerja serta menghitung besaran dana pesangon yang selama ini menjadi kewajiban masing-masing perusahaan.
Proses pendataan dan penyesuaian tersebut diberikan waktu selama satu tahun sebelum kewajiban penyetoran diberlakukan. Dengan demikian, perusahaan diharapkan tidak menunda persiapan hingga mendekati batas waktu yang telah ditentukan.
“Jadi bagi para pengurus, pengelola DPLK di masing-masing perusahaan, silakan berbenah mulai sekarang karena by Oktober 2027 maka semua dana pesangon harus diserahkan kepada dana cadangan pesangon,” kata Indah.
Indah menambahkan, ketentuan teknis mengenai mekanisme penghimpunan, pengelolaan, hingga penyaluran dana cadangan pesangon masih menunggu penyelesaian PP.
Dalam proses penyusunannya, pemerintah juga berencana melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui penjaringan aspirasi atau konsultasi publik. Langkah ini dilakukan agar aturan yang diterbitkan dapat mengakomodasi kepentingan perusahaan, pekerja, serta lembaga pengelola dana.
“Bagaimana concern stakeholders akan menjadi pertimbangan dalam perumusan peraturan pelaksanaan,” pungkasnya.
Dengan adanya kebijakan tersebut, perusahaan diharapkan mulai mempersiapkan administrasi dan perhitungan kewajiban pesangon sejak dini. Di sisi lain, kejelasan aturan pelaksanaan menjadi hal penting agar pengelolaan dana pekerja dapat berjalan transparan, aman, serta memberikan kepastian terhadap hak pesangon ketika hubungan kerja berakhir. (*)













