Penandatanganan KUA-PPAS APBD Kaltim 2027 Mundur ke 17 November, PKS: Tak Perlu Dikhawatirkan

Penandatanganan KUA-PPAS APBD Kaltim 2027 Mundur ke 17 November, PKS_ Tak Perlu Dikhawatirkan
Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan. (Dok.Digtalpos)

DIGTALPOS.com, Samarinda – Jadwal penandatanganan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun Anggaran 2027 mengalami perubahan. Agenda yang sebelumnya direncanakan berlangsung pada 10 November 2026, kini dijadwalkan ulang menjadi 17 November 2026.

Meski mengalami pengunduran jadwal, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kaltim menilai kondisi tersebut tidak perlu menjadi kekhawatiran. Pergeseran waktu dinilai masih dalam batas aman selama seluruh tahapan penyusunan anggaran tetap berjalan sesuai ketentuan dan tidak melewati tenggat yang telah ditetapkan.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menjelaskan perubahan jadwal tersebut berkaitan dengan permohonan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, sekaligus adanya sejumlah penyesuaian administrasi anggaran yang masih perlu diselesaikan.

Menurut Firnadi, kehadiran Sekda dalam agenda penandatanganan KUA-PPAS sangat penting. Pasalnya, Sri Wahyuni memiliki peran sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sehingga keterlibatannya dibutuhkan dalam proses pengambilan kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.

Ia menilai, agenda penting seperti penandatanganan KUA-PPAS sebaiknya tidak dipaksakan apabila salah satu pihak yang memiliki peran strategis berhalangan hadir. Penyesuaian jadwal justru diperlukan agar proses kesepakatan dapat berjalan optimal dan melibatkan seluruh pihak terkait.

“Kalau pihak yang berkepentingan tidak bisa hadir, atau berhalangan hadir, enggak perlu dipaksakan. Karena Sekda bagian dari Ketua TAPD, dan perlu terlibat dalam kesepakatan ini,” ucapnya, Minggu (15/11/2026).

Firnadi menegaskan, pengunduran penandatanganan hingga 17 November 2026 masih memberikan ruang yang cukup bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk menyelesaikan tahapan penyusunan APBD 2027.

Dia merujuk pada pedoman penyusunan anggaran yang menetapkan kesepakatan KUA-PPAS paling lambat 30 November 2026. Sementara itu, penetapan APBD menjadi peraturan daerah (Perda) ditargetkan rampung paling lambat 30 Desember 2026.

Dengan demikian, perubahan jadwal tersebut belum mengganggu batas waktu yang telah ditentukan. Namun, sejumlah pekerjaan administratif tetap harus dituntaskan agar tahapan selanjutnya tidak mengalami hambatan.

Salah satu yang masih menjadi perhatian adalah penyesuaian usulan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD. Firnadi mengungkapkan, terdapat sejumlah usulan yang ditemukan tidak sesuai dengan daerah pemilihan (dapil) asal anggota dewan yang mengajukannya.

Usulan tersebut perlu dikembalikan untuk dilakukan perbaikan sebelum dimasukkan kembali melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI).

Proses ini menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh usulan pokir tercatat secara tepat, sesuai wilayah pengusul, serta memenuhi ketentuan administrasi dalam sistem penganggaran pemerintah daerah.

Kendati masih terdapat penyesuaian tersebut, Firnadi memastikan pembahasan anggaran di tingkat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim pada prinsipnya telah rampung.

Artinya, pekerjaan yang tersisa saat ini bukan lagi menyangkut pembahasan substansi anggaran, melainkan penyempurnaan administrasi terhadap sejumlah usulan pokir sebelum kesepakatan KUA-PPAS ditandatangani.

“Pembahasan Banggar sebenarnya sudah selesai, tinggal penyesuaian pokir saja,” pungkasnya. (Adv/Ry).