DIGTALPOS.com, Samarinda – Kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menghadapi tekanan menyusul penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang kini berada di angka Rp12 triliun. Berkurangnya alokasi transfer dari pemerintah pusat, terutama Dana Bagi Hasil (DBH), menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisi keuangan daerah tersebut.
Situasi ini menjadi perhatian DPRD Kaltim. Lembaga legislatif tersebut berharap pemerintah pusat dapat melakukan koreksi terhadap kebijakan pengurangan transfer ke daerah secara bertahap, sehingga kemampuan pemerintah provinsi dalam membiayai pembangunan dan merealisasikan program prioritas tidak semakin terbatas.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menjelaskan bahwa struktur pendapatan daerah selama ini bertumpu pada dua sumber utama, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer dari pemerintah pusat.
Dalam komposisi APBD yang saat ini berada di kisaran Rp12 triliun, PAD ditargetkan menyumbang sekitar Rp9 triliun. Sementara itu, kurang lebih Rp3 triliun lainnya berasal dari transfer pemerintah pusat, termasuk DBH.
“Komponen pendapatan itu ada dua yang besar, yaitu transfer ke daerah, termasuk DBH, dan PAD,” ucap Firnadi, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, DBH memiliki peran strategis dalam menopang keuangan daerah, terlebih Kaltim merupakan salah satu provinsi yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.
Karena itu, pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat dinilai berpengaruh langsung terhadap kapasitas fiskal daerah. Kondisi tersebut berpotensi mempersempit ruang gerak pemerintah provinsi dalam memenuhi kebutuhan pembangunan, pembiayaan infrastruktur, hingga pelaksanaan berbagai program pelayanan masyarakat.
Firnadi mengungkapkan, DPRD Kaltim bersama Pemerintah Provinsi Kaltim sebenarnya telah melakukan sejumlah langkah untuk memperjuangkan agar alokasi transfer ke daerah dapat dikembalikan.
Upaya tersebut ditempuh melalui penyampaian surat resmi kepada pemerintah pusat hingga melakukan kunjungan langsung ke kementerian terkait. Gubernur Kaltim juga telah menjalin komunikasi guna menyampaikan aspirasi sekaligus memperjuangkan peningkatan alokasi anggaran bagi daerah.
Belakangan, menurut Firnadi, mulai muncul sinyal positif dari pemerintah pusat terkait kemungkinan adanya penambahan kembali dana transfer ke daerah.
Meski demikian, hingga kini belum ada kejelasan mengenai besaran tambahan anggaran maupun mekanisme pengembaliannya. Pemerintah daerah masih menunggu keputusan resmi sebagai dasar untuk menyusun perencanaan keuangan ke depan.
Ia berharap pemulihan dana transfer tersebut dapat dilakukan secara bertahap hingga kembali mendekati alokasi sebelumnya. Pasalnya, sebelum mengalami pengurangan, dukungan anggaran dari pemerintah pusat dinilai lebih memadai untuk menunjang berbagai kebutuhan pembangunan di Kaltim.
“Dikembalikan artinya dulu pernah bagus, kemudian dikurangi, sekarang katanya mau dikembalikan lagi secara bertahap,” tuturnya.
Lebih lanjut, Firnadi mengaku DPRD Kaltim belum memperoleh gambaran secara terperinci mengenai skema penataan transfer ke daerah yang tengah disiapkan pemerintah pusat.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mendapatkan kejelasan mengenai kebijakan tersebut agar dapat menyesuaikan perencanaan dan prioritas belanja sesuai dengan kemampuan keuangan yang tersedia.
“Kami belum mengetahui pemerintah pusat sedang melakukan penataan seperti apa. Apa yang sedang ditata kelolanya, sehingga transfer ke daerah turun sedikit demi sedikit. Ya, memang kami tunggu saja,” paparnya.
Saat disinggung mengenai kemungkinan adanya langkah lanjutan dari Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi menyebut belum ada agenda tambahan yang disiapkan dalam waktu dekat.
Komisi II sendiri memiliki ruang lingkup tugas yang berkaitan dengan keuangan daerah, aset daerah, perpajakan, retribusi, perbankan, perusahaan daerah, dunia usaha, penanaman modal, hingga keuangan dan investasi.
Untuk sementara, DPRD Kaltim masih menunggu perkembangan kebijakan pemerintah pusat sembari berharap aspirasi yang telah disampaikan mendapat perhatian serius.
Firnadi berharap adanya penyesuaian kembali dana transfer dapat memberikan kepastian bagi daerah dalam menjaga stabilitas fiskal. Dengan dukungan anggaran yang memadai, pemerintah provinsi diharapkan tetap mampu menjalankan pembangunan secara berkelanjutan tanpa harus mengorbankan program-program yang menyentuh kepentingan masyarakat. (Adv)
