DIGTALPOS.com, Balikpapan – Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, memberikan peringatan tegas agar tidak ada praktik pungutan liar (pungli), premanisme maupun intimidasi terhadap pedagang yang menempati tempat penampungan sementara (TPS) Pasar Sepinggan.
Penegasan tersebut disampaikan Rahmad saat meresmikan fasilitas penampungan sementara bagi para pedagang yang terdampak kebakaran, Senin (9/11/2026). Dia ingin para pedagang dapat kembali menjalankan aktivitas ekonomi dengan aman dan nyaman tanpa dibebani pungutan di luar ketentuan.
Dalam kesempatan itu, Rahmad juga mengajak para pedagang serta tokoh masyarakat untuk bersama-sama mengawasi kondisi lingkungan pasar. Dia meminta agar setiap pihak tidak memberikan ruang bagi munculnya praktik pungli yang dapat merugikan pedagang kecil.
“Pada kesempatan ini, saya juga meminta kepada Bapak-Ibu sekalian, termasuk tokoh masyarakat jangan sampai saya mendengar ada pungli di sini,” ujar Rahmad Mas’ud.
Menurutnya, keberadaan TPS Pasar Sepinggan merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap pedagang yang kehilangan tempat berjualan akibat musibah kebakaran. Karena itu, fasilitas yang telah disediakan pemerintah harus benar-benar memberikan manfaat, bukan justru menjadi tempat munculnya persoalan baru.
Rahmad menegaskan, larangan tersebut tidak hanya berlaku untuk pungutan liar, tetapi juga mencakup segala bentuk premanisme dan tindakan intimidasi yang dapat menekan masyarakat. Dia memastikan, praktik semacam itu tidak akan ditoleransi dan dapat berujung pada proses hukum apabila ditemukan pelanggaran.
“Tidak boleh ada premanisme, tidak boleh ada pungli, dan tidak boleh ada yang menekan masyarakat kita,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rahmad meminta seluruh jajaran pemerintah daerah agar memastikan kebijakan dan pelayanan publik tidak mempersulit masyarakat, khususnya pedagang kecil serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dia juga mengarahkan agar dilakukan evaluasi terhadap berbagai jenis pungutan yang berpotensi membebani pedagang. Menurutnya, pemerintah harus lebih bijak dalam menggali potensi pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat.
Rahmad menilai, pedagang kecil yang tengah berupaya bangkit setelah terdampak kebakaran seharusnya mendapatkan dukungan dan kemudahan, bukan justru dibebani biaya tambahan yang dapat menghambat kegiatan usaha mereka.
Dia pun mengingatkan jajarannya agar tidak sembarangan menerapkan pungutan yang justru memberatkan masyarakat. Pengelolaan pendapatan daerah, kata dia, perlu dilakukan secara proporsional dengan lebih memperhatikan sektor usaha yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar.
“Kalau sampai pedagang kecil diberatkan, bukan kalian yang marah kepada saya, tapi saya yang akan marah kepada jajaran saya,” pungkasnya.
Melalui penegasan tersebut, Rahmad berharap TPS Pasar Sepinggan dapat menjadi tempat usaha yang tertib, aman, dan nyaman. Pemerintah Kota Balikpapan juga diharapkan mampu memastikan para pedagang terdampak kebakaran bisa kembali menjalankan aktivitas perdagangan tanpa rasa khawatir terhadap pungutan liar maupun tekanan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. (*)
