DIGTALPOS.com – Polemik terkait ijazah pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menjadi sorotan publik. Sejumlah putusan lembaga peradilan, mulai dari Mahkamah Konstitusi (MK) hingga Mahkamah Agung (MA), memunculkan dinamika politik baru yang kini merembet ke parlemen. Bahkan, Gibran disebut sempat menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.
Persoalan ini bermula dari gugatan yang mempertanyakan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024.
Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan tersebut. Namun, dalam pertimbangannya, MK turut menyinggung persoalan dokumen pendidikan Gibran yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA dari luar negeri.
Hakim MK Arsul Sani menjelaskan, dokumen certificate of attendance yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan tersebut tidak secara khusus membuktikan bahwa Gibran telah menamatkan pendidikan pada jenjang SMA di luar negeri.
Menurut Arsul, dokumen itu hanya menerangkan kehadiran seseorang dalam kegiatan perkuliahan, bukan bukti keberhasilan menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu.
“Sementara itu, certificate of attendance dan dokumen lainnya yang digunakan sebagai dasar penerbitan Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 sama sekali tidak menerangkan perihal keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan hanya menerangkan sebatas kehadiran dalam perkuliahan,” kata Arsul.
Meski demikian, MK menegaskan tidak memiliki dasar untuk membatalkan ataupun mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana diminta para pemohon.
Hakim MK Adies Kadir menyatakan, permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan dalam bentuk pembatalan jabatan Wakil Presiden.
“Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon,” ujar Adies.
MA Nyatakan Surat Keterangan Tidak Sah
Di tengah polemik tersebut, Mahkamah Agung (MA) juga mengeluarkan putusan terkait dokumen pendidikan Gibran. MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan seorang warga bernama Subhan mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri milik Wakil Presiden tersebut.
Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
Putusan dengan nomor perkara 742 K/TUN/2026 itu tercantum dalam situs resmi Mahkamah Agung. Dalam amar putusannya, majelis hakim mengabulkan kasasi, membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, serta mengabulkan seluruh gugatan penggugat.
“Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya,” demikian bunyi putusan tersebut sebagaimana dikutip pada Jumat (30/10/2026).
Majelis hakim yang menangani perkara ini dipimpin Yulius, dengan anggota Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto.
Rangkaian putusan tersebut kemudian menambah panjang perdebatan mengenai polemik dokumen pendidikan Gibran. Persoalan yang semula bergulir di ranah hukum kini turut menjadi pembahasan di lingkungan politik nasional.
50 Anggota DPR Teken Usulan Hak Menyatakan Pendapat
Perkembangan berikutnya datang dari parlemen. Sejumlah anggota DPR RI mulai menggalang dukungan untuk mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Anggota DPR RI Mardani Ali Sera menjadi salah satu pihak yang secara terbuka memperlihatkan dukungan terhadap langkah tersebut. Melalui unggahan foto, Mardani menunjukkan dokumen berjudul ‘Pengusul Hak Menyatakan Pendapat’ yang memuat nama serta tanda tangan anggota DPR.
Dalam dokumen tersebut, nama Mardani tercantum pada urutan pertama. Selain daftar pengusul, terdapat pula dokumen lain yang berisi penjelasan serta sejumlah pasal yang menjadi dasar pengajuan hak tersebut.
Mardani menyebut, hingga Selasa (10/11/2026), sudah sekitar 50 anggota DPR yang membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan terhadap usulan Hak Menyatakan Pendapat.
“Ada 50-an anggota yang sudah menandatangani,” kata Mardani saat dikonfirmasi.
Langkah ini menjadi perkembangan politik yang cukup serius, mengingat polemik ijazah Gibran tidak lagi hanya diperdebatkan melalui jalur hukum, tetapi mulai dibawa ke mekanisme pengawasan politik di DPR.
Gibran Sempat Sampaikan Keinginan Mundur
Di tengah meningkatnya tekanan dan dinamika politik tersebut, muncul kabar bahwa Gibran sempat menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Informasi itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo mengungkapkan, keinginan tersebut disampaikan Gibran ketika melakukan pertemuan langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung sekitar dua setengah jam dan membahas perkembangan situasi politik yang muncul setelah adanya putusan MK dan MA.
“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” ungkap Prasetyo.
Namun, Prasetyo membantah informasi yang menyebut Presiden Prabowo secara tegas menolak keinginan Gibran untuk mundur.
Menurutnya, Presiden tidak menyampaikan penolakan sebagaimana kabar yang beredar. Prabowo justru memberikan sejumlah masukan kepada wakilnya dalam menghadapi situasi tersebut.
“Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” jelasnya.
Gibran Tak Ingin Polemik Berkepanjangan
Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka akhirnya turut memberikan tanggapan mengenai pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto.
Gibran mengaku menghormati berbagai aspirasi, kritik, hingga masukan yang disampaikan masyarakat terkait persoalan yang tengah berkembang. Ia juga berharap dinamika yang terjadi tidak terus berlarut-larut dan berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan.
“Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” ujar Gibran.
Pernyataan tersebut menjadi respons Gibran di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap persoalan dokumen pendidikannya.
Dengan adanya putusan MK dan MA, munculnya usulan Hak Menyatakan Pendapat dari puluhan anggota DPR, serta pengakuan mengenai keinginan mundur yang disampaikan melalui Mensesneg, polemik ini diperkirakan masih akan menjadi perhatian dalam dinamika politik nasional. (*)
