DIGTALPOS.com, Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menekankan pentingnya penyelarasan program pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Berau, Kutai Timur, dan Bontang itu menilai selama ini banyak program pemerintah yang berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergi antarlembaga.
“Selama ini program provinsi terkesan berjalan sendiri, begitu pula dengan kabupaten/kota. Padahal, semuanya bisa disinergikan sejak awal perencanaan,” ujar Syarifatul saat ditemui, Senin (26/5/2025).
Menurut politikus Partai Golkar itu, perlu ada forum koordinasi yang rutin antara Gubernur Kaltim, Sekdaprov Sri Wahyuni, Bappeda provinsi dan kabupaten/kota, serta DPRD Kaltim. Tujuannya, agar arah kebijakan dan prioritas pembangunan benar-benar terintegrasi dan tidak tumpang tindih.
“Rapat koordinasi yang rutin sangat penting agar setiap program yang dirancang bisa sinkron dengan kebutuhan daerah. Dengan begitu, penggunaan APBD akan lebih efisien dan tepat sasaran,” kata dia.
Syarifatul juga mendorong agar program-program unggulan Pemerintah Provinsi Kaltim, seperti Gratis Pol dan Jos Pol, mendapat dukungan penuh dari semua elemen, termasuk sektor swasta dan masyarakat.
“Jangan sampai program unggulan hanya bagus di atas kertas. Perlu kolaborasi nyata, terutama dari perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Kaltim, agar pelaksanaannya benar-benar menyentuh masyarakat,” tuturnya.
Di tengah kondisi fiskal daerah yang diperkirakan menurun dari Rp21 triliun menjadi Rp18 triliun, lanjut Syarifatul, penyelarasan dan sinergi program menjadi semakin mendesak. Ia menilai sinergi lintas sektor sangat dibutuhkan agar keterbatasan anggaran tidak menghambat pencapaian target pembangunan.
“Dengan kemampuan fiskal yang menurun, penyelarasan program menjadi mutlak. Ini agar anggaran yang terbatas bisa dimaksimalkan dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tukasnya. (Adv)
