DIGTALPOS.com, Samarinda — Anggota DPRD Kalimantan Timur, Subandi, memberikan dukungan penuh terhadap rencana pemberian pendanaan khusus dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia. Dana tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tujuh kabupaten di Kalimantan Timur.
Rencana ini mencuat dalam pertemuan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kementerian PPPA pada Sabtu (10/5/2025) lalu, yang membahas berbagai strategi sinergis untuk mengatasi tantangan sosial yang masih membayangi kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak-anak.
Menurut Subandi, inisiatif dari pemerintah pusat ini merupakan langkah strategis yang sangat dibutuhkan, terutama di daerah-daerah yang masih menghadapi persoalan sosial dan ekonomi yang kompleks.
“Bagus itu, kami support. Nantinya akan dianggarkan khusus untuk kegiatan pembinaan di daerah. Ini langkah yang positif, dan tentu kami mendukung penuh,” ujar Subandi saat ditemui pada Kamis (15/5/2025).
Ia menilai bahwa dukungan anggaran dari pemerintah pusat akan membuka peluang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk menjalankan program-program yang lebih terfokus dan menyentuh kebutuhan nyata masyarakat, terutama perempuan dan anak-anak yang selama ini kerap terpinggirkan.
“Kalau ini dikelola dengan baik, saya yakin dampaknya akan terasa langsung di masyarakat. Ini bisa memperkuat peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat, serta memberi perlindungan lebih optimal kepada anak-anak di Kaltim,” tambahnya.
Lebih lanjut, Subandi menekankan pentingnya perencanaan program yang tepat sasaran. Ia mendorong agar pelaksanaan program nantinya melibatkan berbagai unsur, mulai dari tokoh masyarakat, organisasi perempuan, hingga lembaga pendidikan, demi memastikan manfaat yang maksimal di lapangan.
“Program harus menyentuh akar persoalan dan kebutuhan nyata di lapangan. Keterlibatan banyak pihak akan mempercepat perubahan sosial yang kita harapkan,” ujarnya menutup pernyataan.
Dengan adanya komitmen anggaran dari pusat, harapan pun menguat bahwa upaya pemberdayaan dan perlindungan di Kalimantan Timur tidak lagi berjalan setengah hati. Kini saatnya menjadikan perempuan dan anak sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. (Adv)
