DIGTALPOS.com, Kutai Timur, Kalimantan Timur – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Masdari Kidang, mengungkapkan keprihatinannya atas minimnya infrastruktur dasar yang merata di wilayah Kutim, khususnya di daerah-daerah pelosok. Akses terhadap air bersih, listrik, dan jalan penghubung antar kecamatan dan desa, menurutnya, masih menjadi tantangan besar yang perlu segera diselesaikan.
Masdari mengingatkan Pemerintah Daerah untuk lebih fokus pada program pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan mendesak masyarakat. “Jangan sampai kita membangun proyek yang kurang urgen. Contohnya, gapura-gapura yang sudah banyak dibangun, namun jalan-jalan yang menghubungkannya masih becek dan rusak,” kata Masdari kepada awak media beberapa waktu lalu.
Politisi dari Partai Demokrat ini juga menyoroti sejumlah proyek fasilitas publik yang dianggapnya kurang tepat sasaran, salah satunya adalah pembangunan gazebo di kawasan Perkantoran Pemerintah Kutim di Bukit Pelangi, tepatnya di sekitar rumah jabatan Bupati. Menurut Masdari, pembangunan gazebo tersebut terkesan sebagai pemborosan anggaran.
“Pembangunan gazebo ini terasa tidak efisien. Sebaiknya anggaran yang ada dialokasikan untuk pembangunan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Apalagi, lokasi gazebo yang dibangun di sekitar rumah jabatan Bupati, seharusnya wilayah tersebut steril dan tidak ada aktivitas yang tidak perlu di sana,” tegas Masdari.
Tak hanya itu, Masdari juga mengkritik kurangnya perawatan terhadap fasilitas publik yang sudah ada, seperti taman di Kawasan Bukit Pelangi. Ia menilai bahwa fasilitas publik yang telah dibangun seharusnya dirawat dengan baik dan tidak hanya dibangun dan dibongkar tanpa perencanaan yang matang.
“Fasilitas publik yang sudah ada harus dirawat dengan serius. Jangan terus menerus membangun dan membongkar. Misalnya, pembangunan gazebo yang ada di samping kantor DPRD, itu juga patut dipertanyakan,” keluh Masdari.
Lebih lanjut, ia mengimbau pemerintah untuk melakukan perencanaan pembangunan yang lebih matang, sehingga anggaran yang ada dapat digunakan secara maksimal dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. “Penyusunan program pembangunan harus dilakukan secara efektif dan efisien, agar setiap anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkas Masdari. (Adv)
