DIGTALPOS.com – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta. Pertemuan tersebut salah satunya membahas kondisi keuangan BPJS Kesehatan serta langkah pemerintah memperbaiki arus kas lembaga penyelenggara jaminan kesehatan tersebut.
Pemerintah sebelumnya telah menyetujui suntikan dana sebesar Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan. Tambahan anggaran tersebut diharapkan dapat memperkuat kondisi keuangan BPJS sekaligus memastikan pembayaran klaim kepada rumah sakit berjalan lebih lancar.
Budi mengatakan, bersama sejumlah pejabat terkait, dirinya turut melaporkan perkembangan kondisi keuangan BPJS kepada Presiden. Pemerintah tidak hanya ingin menyelesaikan persoalan keuangan pada tahun berjalan, tetapi juga memastikan kondisi BPJS tetap sehat hingga 2027 dan tahun-tahun berikutnya.
“Ini kan kemarin sudah disetujui injeksi Rp20 triliun ke BPJS. Saya dengan Pak Suahasil dan juga Pak Imin, ini akan memperbaiki kondisi keuangan BPJS tahun ini. Nah Presiden ingin di-update, bagaimana kondisi keuangan BPJS 2027 dan seterusnya karena itu harus diperbaiki,” ujar Budi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (28/9/2026).
Menurut Budi, tambahan dana tersebut tidak boleh hanya berdampak pada sisi administrasi dan keuangan BPJS. Pemerintah ingin perbaikan kondisi keuangan ikut dirasakan langsung oleh rumah sakit maupun masyarakat yang menggunakan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kelancaran pembayaran klaim BPJS kepada rumah sakit. Dengan pembayaran yang lebih baik dan lancar, rumah sakit diharapkan memiliki kemampuan lebih besar untuk menjaga kualitas pelayanan kepada pasien.
“Kalau bisa perbaikannya bukan hanya keuangan BPJS saja, tapi bagaimana BPJS bisa meningkatkan kualitas pelayanannya ke rumah sakit-rumah sakit, kualitas pembayarannya ke rumah sakit-rumah sakit, dan rumah sakit-rumah sakit bisa meningkatkan kualitas layanannya ke masyarakat. Yang penting di situ,” jelasnya.
Menkes menyebut masih banyak keluhan masyarakat mengenai pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS. Keluhan tersebut antara lain berkaitan dengan antrean panjang, akses pelayanan yang dinilai belum merata, hingga dugaan perlakuan berbeda terhadap pasien pengguna BPJS Kesehatan.
Sebab itu, Budi mengingatkan rumah sakit agar tidak membedakan pasien berdasarkan status kepesertaan. Pasien BPJS maupun pasien umum harus mendapatkan akses pelayanan yang layak sesuai ketentuan.
Ia juga meminta agar persoalan antrean panjang mendapat perhatian serius. Pemerintah, kata Budi, tidak ingin perbaikan pembayaran kepada rumah sakit justru tidak diikuti peningkatan kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat.
“Jangan sampai kita sudah tingkatkan pembayarannya, kelancaran pembayarannya, tapi masyarakat antrenya tetap lama, masyarakat itu dibeda-bedakan kalau dia BPJS lebih sulit aksesnya, atau juga kalau masyarakat masuk ternyata layanannya enggak bagus,” tegas Budi.
Menurutnya, perbaikan sistem BPJS Kesehatan pada akhirnya harus bermuara pada pelayanan yang lebih cepat, adil dan berkualitas. Dengan demikian, suntikan dana Rp20 triliun tidak hanya memperkuat kondisi keuangan BPJS, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi peserta JKN.
“Karena banyak di rumah sakit-rumah sakit keluhannya akhir-akhir ini. Nah itu sebenarnya yang ingin di-update,” pungkas Budi. (*)
