DIGITALPOS.com – Bangladesh tengah menghadapi salah satu krisis energi terburuk dalam beberapa tahun terakhir. Di saat suhu udara melonjak hingga menyentuh 40 derajat Celsius, jutaan warga justru harus bertahan tanpa aliran listrik akibat pemadaman massal yang terjadi di berbagai wilayah.
Kondisi ini dipicu oleh terganggunya pasokan bahan bakar global, imbas dari eskalasi konflik di Timur Tengah yang berdampak langsung pada distribusi energi dunia. Bangladesh, yang sangat bergantung pada impor minyak dan gas, kini berada dalam posisi rentan. Sekitar 95 persen kebutuhan energinya berasal dari luar negeri, sebagian besar melalui jalur strategis Selat Hormuz yang kini ikut terdampak situasi geopolitik.
Pemerintah pun terpaksa mengambil langkah darurat dengan memberlakukan kebijakan pemutusan beban listrik atau load-shedding. Kebijakan ini dilakukan untuk menyeimbangkan antara tingginya permintaan listrik masyarakat dengan kapasitas produksi yang terbatas.
Dampaknya terasa langsung di tengah masyarakat. Panas ekstrem yang menyelimuti negeri itu menjadi semakin menyiksa ketika listrik padam berulang kali, terutama pada malam hari saat warga membutuhkan istirahat.
Mashuka Yasmin Mishu (35), seorang ibu dua anak dari distrik Pabna, mengungkapkan kesulitannya menjalani hari-hari tanpa listrik yang stabil. Ia mengaku keluarganya nyaris tidak bisa tidur akibat seringnya pemadaman.
“Baik saya maupun anak-anak tidak bisa tidur tadi malam karena listrik sering mati. Cuacanya sangat panas,” ujarnya, seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Jumat (24/04/2026).
Menurut Mishu, pemadaman listrik sebenarnya bukan hal baru di Bangladesh. Namun, kondisi tahun ini terasa jauh lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Bahkan, ia menyebut keluarganya kesulitan mendapatkan listrik selama dua jam berturut-turut.
“Dulu memang pernah mati lampu, tapi tidak separah sekarang. Tahun ini kami bahkan tidak bisa menikmati listrik selama dua jam tanpa gangguan,” keluhnya.
Pemerintah Bangladesh sendiri mengakui bahwa masalah utama bukan terletak pada kapasitas pembangkit listrik, melainkan pada keterbatasan pasokan bahan bakar. Pejabat senior Kementerian Energi, Umme Rehana, menjelaskan bahwa infrastruktur pembangkit sebenarnya cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan nasional.
“Kami memiliki kapasitas pembangkit listrik yang besar. Namun, karena kekurangan gas dan bahan bakar, kami tidak dapat mengoperasikannya secara maksimal,” jelas Rehana kepada wartawan.
Data pemerintah menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara kebutuhan dan pasokan listrik. Menteri Muda Urusan Listrik, Anindya Islam Amit, mengungkapkan bahwa permintaan listrik nasional telah mencapai sekitar 16.000 megawatt, sementara kapasitas produksi yang tersedia hanya mampu memenuhi sekitar 14.126 megawatt.
Untuk mengatasi ketimpangan ini, pemerintah menerapkan pemadaman listrik secara bergilir, termasuk di ibu kota Dhaka. Langkah ini diambil demi menjaga distribusi energi yang lebih adil antara wilayah perkotaan dan pedesaan, khususnya bagi para petani yang juga terdampak gelombang panas.
“Pemadaman listrik terbatas ini diperlukan. Kami tidak bisa membiarkan masyarakat kota menikmati listrik secara penuh sementara petani di desa menderita,” tegas Amit di hadapan parlemen.
Tak hanya listrik, krisis energi ini juga memicu dampak lanjutan berupa antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar (SPBU). Warga terlihat mengantre selama berjam-jam demi mendapatkan bahan bakar, menambah panjang daftar kesulitan yang harus dihadapi sehari-hari.
Meski demikian, pemerintah berupaya meredam kepanikan publik. Menteri Energi Iqbal Hasan Mahmud menyatakan bahwa stok bahan bakar nasional sebenarnya masih dalam kondisi aman. Ia menilai antrean panjang terjadi akibat aksi panic buying masyarakat.
“Cadangan bahan bakar kita cukup. Yang terjadi di lapangan lebih disebabkan oleh kepanikan warga,” ujarnya.
Di tengah tekanan panas ekstrem dan ketidakpastian pasokan energi, warga Bangladesh kini harus berjuang menjalani aktivitas sehari-hari dalam kondisi serba terbatas. Krisis ini menjadi pengingat betapa rentannya ketergantungan terhadap energi impor di tengah gejolak global yang tak menentu. (*)
