DIGTALPOS.com, Bontang – Pemerintah Kota Bontang menegaskan perlunya penguatan sistem pengawasan internal di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) agar pelayanan publik terkait ketenagakerjaan berjalan lebih tertib dan akuntabel. Hal ini disampaikan Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, saat melakukan sidak di kantor Disnaker, Selasa (11/11/2025).
Dalam sidaknya, Neni menemukan sejumlah aspek teknis yang memerlukan pembenahan, terutama terkait penyimpanan dan pelaporan data pemegang kartu kuning. Menurutnya, data tersebut sangat penting untuk memetakan sebaran pencari kerja dan mengukur efektivitas penyerapan tenaga kerja di Bontang.
“Tanpa tata kelola data yang baik, pemerintah tidak bisa menyusun kebijakan secara tepat. Saya butuh data yang jelas, akurat, dan bisa ditindaklanjuti,” ucapnya.
Ia menilai bahwa pengawasan sistematis menjadi pintu utama untuk meningkatkan kualitas kinerja pelayanan.
Neni menyebutkan bahwa selama ini masih ada jeda informasi antara Disnaker dan pihak perusahaan terkait penerimaan tenaga kerja. Hal tersebut membuat laporan penyerapan tenaga kerja lokal belum dapat dipastikan kebenarannya, sehingga rawan memunculkan persepsi negatif di masyarakat.
Untuk itu, ia meminta agar mekanisme pelaporan antar pihak diperkuat, termasuk pembaruan sistem pendataan berbasis digital yang mudah diakses dan diperbarui secara berkala. Selain membantu evaluasi kebijakan, langkah ini juga dapat mengurangi potensi misinformasi.
“Kalau datanya rapi dan terbuka, masyarakat juga bisa ikut mengawasi. Transparansi itu bukan sekadar slogan, tetapi harus jadi budaya kerja,” terang dia.
Selain soal data, ia juga menekankan pentingnya kehadiran pegawai di tempat pelayanan. Ia menilai pelayanan publik harus berlandaskan tanggung jawab moral.
“Masyarakat sudah bersusah payah datang. Jangan dikecewakan,” ujarnya.
Pemkot akan melakukan pendampingan, monitoring, dan evaluasi secara berkala untuk memastikan langkah perbaikan berjalan nyata. Ia menegaskan bahwa pembenahan tata kelola ini merupakan bagian dari upaya besar Pemkot dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintahan. (Adv)
