DIGTALPOS.com, Bontang – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang terus mendorong transformasi digital dalam tata kelola arsip. Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada ketersediaan tenaga arsiparis yang kompeten. Hal itu ia sampaikan saat membuka Rakor Kearsipan Pemerintah Kota di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Selasa (11/11/2025).
Neni menyampaikan apresiasi terhadap OPD, UPT, dan sekolah yang telah menerapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi). Sekretariat Daerah berhasil menjadi Juara I kategori perangkat daerah, disusul Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota serta Dinas Kominfo.
Sementara di kategori UPT, UPT Laboratorium Lingkungan menjadi Juara I, diikuti Kelurahan Loktuan dan Puskesmas Bontang Barat. Untuk kategori sekolah, SMPN 7 memperoleh Juara I, SDN 005 Bontang Selatan Juara II, dan SDN 003 Bontang Utara Juara III.
Tak hanya itu, Pemkot Bontang melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) juga memberikan apresiasi penyerahan arsip statis kepada sejumlah OPD yang dinilai telah disiplin dalam penyimpanan dokumen penting. Di antaranya Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah, BKPSDM, BPKAD, Dinas Kesehatan, DPK, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, hingga Kecamatan Bontang Selatan.
Namun, di balik capaian tersebut, Neni meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) segera mempercepat pemenuhan tenaga fungsional arsiparis di OPD yang masih kekurangan. Ia menilai tanpa SDM yang terlatih, digitalisasi hanya akan menjadi proyek teknologi tanpa keberlanjutan.
“Digitalisasi arsip itu bukan soal alatnya saja. Kita butuh orang yang paham bagaimana merawat, mengolah, dan menata arsip dengan standar yang benar,” tegas Neni.
Ia meminta penguatan kompetensi dilakukan segera melalui pelatihan dan penataan formasi pegawai. Neni juga mendorong DPK untuk tidak hanya mengelola arsip pemerintahan, tetapi turut menggali sejarah pembangunan Bontang untuk menjadi memori kolektif nasional. Hal ini disebut sebagai bagian dari tanggung jawab generasi terhadap perjalanan daerah.
Dengan sinergi kebijakan, pelatihan SDM, dan komitmen seluruh perangkat daerah, Pemkot berharap digitalisasi arsip dapat mendukung pelayanan publik yang lebih profesional dan transparan. (Adv)
