DIGTALPOS.com, Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyoroti belum meratanya pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh wilayah Benua Etam. Meski begitu, dia menemukan sisi positif dari implementasi program tersebut, terutama dalam pemberdayaan petani lokal.
“Tujuan utama program MBG adalah untuk meningkatkan status gizi anak-anak. Tapi saat kami turun ke lapangan, ada temuan menarik lainnya. Program ini ternyata juga berdampak pada petani lokal,” ucap Ananda, Senin (26/5/2025).
Politisi PDI-Perjuangan itu mengungkapkan temuan tersebut saat mengunjungi salah satu dapur MBG di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang setiap harinya memasak untuk sekitar 3.500 siswa. Di sana, ia melihat keterlibatan aktif petani dalam memasok bahan pangan untuk program tersebut.
“Petani mulai aktif berkoordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Mereka jadi lebih kreatif dan mulai bertanya, ‘Saya tanam apa lagi yang dibutuhkan?’ Ini membuka peluang bagi mereka untuk menyusun rencana tanam yang lebih strategis dan berkelanjutan,” jelasnya.
Ananda menilai, efek berganda dari program MBG ini menjadi angin segar bagi ketahanan pangan lokal. Namun demikian, ia menegaskan pentingnya tanggung jawab bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menjalankan program ini.
“Evaluasi terhadap pelaksanaan MBG perlu dilakukan secara berkala. Hasil evaluasi tersebut harus disampaikan ke pemerintah pusat, khususnya ke Badan Gizi Nasional (BGN), agar pengawasan dan arah program tetap terjaga,” ujar legislator dari Dapil Kota Samarinda itu.
Ia juga mendorong sinergi antara Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Disdikbud bertugas mendata kebutuhan tiap sekolah, sementara Dinkes bertanggung jawab memastikan kandungan gizi dan alergi siswa bisa dipantau dengan baik.
Di tengah dukungannya terhadap program ini, Ananda turut mengingatkan pentingnya dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Ia menyebut, keterbatasan fiskal di daerah membuat bantuan dana sangat dibutuhkan untuk menjaga kesinambungan program MBG.
“Pemda punya banyak kewajiban lain, jadi kita harap pemerintah pusat bisa turun tangan dalam mendukung anggaran MBG agar program ini bisa terus berjalan maksimal,” pungkasnya. (Adv)
