DIGTALPOS.com, Samarinda – Masyarakat masih merasa cemas terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang belum lama ini dilakukan oleh Pemerintah Pusat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Namun, pemerintah telah menjelaskan secara terbuka pos-pos mana saja yang terdampak.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, menegaskan bahwa tidak ada pemotongan anggaran seperti yang dikhawatirkan. Menurutnya, pemerintah hanya melakukan penyesuaian, bukan memangkas dana untuk sektor-sektor vital.
“Pemerintah pusat sudah menyampaikan bahwa tidak ada pemotongan untuk anggaran pendidikan dan kesehatan,” ujarnya, Senin (21/4/2025).
Fuad menambahkan, efisiensi hanya menyasar kegiatan yang dinilai kurang memberikan manfaat, terutama yang sifatnya berulang-ulang tanpa hasil signifikan. Ia mencontohkan kegiatan seperti FGD, seminar, hingga anggaran perjalanan dinas yang terus dilakukan tanpa evaluasi yang jelas.
“Kegiatan seperti itu tidak harus dilakukan terus-menerus. Misalnya FGD, seminar, dan perjalanan dinas, itu yang menjadi sasaran efisiensi,” jelasnya.
Fuad juga mengungkapkan bahwa pihaknya di DPRD telah lebih dulu melakukan efisiensi, khususnya dalam hal perjalanan dinas.
“Kami sudah memangkas beberapa item anggaran, dan itu dirasa cukup. Nilainya pun mencapai puluhan miliar,” lanjutnya.
Di akhir pernyataannya, Fuad menekankan bahwa efisiensi tidak menyentuh langsung sektor pendidikan dan kesehatan, melainkan difokuskan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai terlalu boros oleh Kementerian Keuangan.
“Semua OPD terkena dampaknya, bahkan DPRD juga ikut melakukan efisiensi,” tutupnya. (Adv)
