DIGTALPOS.com, Samarinda — Kalekale Kalimantan Timur (KKT) bersama Forum Masyarakat Peduli Mahakam Ulu (Formas PM) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung E, Kantor DPRD Kaltim. Mereka menyuarakan aspirasi terkait ketertinggalan pembangunan di Kabupaten Mahakam Ulu.
Aksi damai itu diterima langsung oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud. Ia didampingi sejumlah anggota Komisi III DPRD Kaltim, di antaranya Subandi, Sugiyono, Jahidin, dan Baharuddin Muin. Aparat keamanan dari Polresta Samarinda juga turut mengawal jalannya aksi.
Dalam orasinya, massa menyampaikan lima poin tuntutan utama. Pertama, DPRD diminta menggunakan hak budgeting dan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap pembangunan infrastruktur di Mahakam Ulu, khususnya akses jalan darat yang masih sangat terbatas.
Kedua, demonstran mendesak percepatan pembangunan jalan darat yang layak dan aman menuju seluruh wilayah Mahakam Ulu, terutama ke Long Apari dan kawasan perbatasan. Tujuannya agar program Gaspol (Gerakan Pembangunan Wilayah) yang diusung Gubernur Kaltim benar-benar dirasakan semua warga tanpa terkecuali.
Tuntutan lainnya meliputi transparansi anggaran proyek, pelibatan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan proyek agar kualitas terjaga, pendirian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai simbol kedaulatan NKRI di perbatasan, serta peningkatan kualitas SDM Mahakam Ulu melalui pendidikan dan pelatihan keahlian.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyatakan komitmennya menjadikan Mahakam Ulu sebagai salah satu prioritas pembangunan.
“Pertemuan hari ini semoga jadi langkah awal kita bekerja lebih serius. Pemerintah daerah jangan membiarkan Mahakam Ulu terus tertinggal. Segera bangun infrastruktur dasar seperti jalan dan fasilitas umum. Program Gaspol itu penting. Masalah kesehatan juga masih krusial di sana. Ini jadi tantangan kita bersama,” ucapnya, Rabu (28/5/2025).
Hasanuddin juga menyampaikan dukungan penuh DPRD terhadap perjuangan Formas PM dan masyarakat Mahakam Ulu dalam menuntut keadilan pembangunan.
Hal senada disampaikan anggota Komisi III, Jahidin. Ia menyebut bahwa Mahakam Ulu akan diprioritaskan meski merupakan kabupaten termuda di Kaltim.
“Anggaran provinsi yang mencapai triliunan rupiah itu dibagi ke 10 kabupaten/kota. Namun, Insya Allah, Mahakam Ulu akan kita tempatkan dalam skala prioritas. Kebersamaan ini akan terus kami jaga dan perjuangkan,” ujarnya.
Menutup pertemuan, Hasanuddin kembali menegaskan bahwa DPRD Kaltim terbuka terhadap kritik dan aspirasi dari masyarakat.
“Kami mengapresiasi gerakan Formas PM karena ini bentuk kepedulian nyata. DPRD tidak menutup mata atas tantangan Mahakam Ulu, mulai dari isolasi wilayah, minimnya infrastruktur, kesulitan air dan listrik, hingga ancaman banjir. Insya Allah, beberapa masalah akan kami upayakan masuk dalam APBD Perubahan 2026. Ini janji kami. Kami akan jadwalkan pertemuan lanjutan dengan Formas PM,” pungkasnya. (Adv)
