DIGTALPOS.com, Samarinda – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) bersama DPRD Mahulu resmi menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 dengan total nilai Rp 1,596 triliun. Pengesahan ini dituangkan melalui Persetujuan Bersama Ranperda APBD 2026 yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Mahulu, Suhuk, mewakili Bupati Angela Idang Belawan, di Hotel Aston Samarinda, Kamis (27/11/2025).
Dalam kesempatan itu Suhuk menegaskan bahwa APBD 2026 dirancang dengan pendekatan yang lebih strategis dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Fokus utama diarahkan pada belanja prioritas di sektor-sektor esensial seperti infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi lokal yang dinilai mampu memberikan dampak langsung dan nyata bagi masyarakat Mahulu.
“Struktur anggaran ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjawab kebutuhan strategis dan tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Kami memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujar Suhuk.
Selain memperkuat aspek kesejahteraan, APBD 2026 juga menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah akan memperkuat strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, serta membuka ruang untuk penggalian potensi ekonomi baru, terutama dari sektor pariwisata, usaha kreatif, dan optimalisasi pengelolaan sumber daya lokal.
Suhuk juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai kunci keberhasilan perencanaan anggaran. Ia menyebutkan bahwa proses penandatanganan persetujuan bersama APBD ini dilakukan beriringan dengan agenda pertama Rapat Paripurna terkait Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dan legislatif tengah menyusun langkah-langkah strategis yang saling terintegrasi antara regulasi dan pembiayaan pembangunan.
“Kolaborasi yang harmonis antara eksekutif dan legislatif menjadi fondasi kuat untuk memastikan arah pembangunan Mahulu tahun 2026 berjalan lebih terukur dan berbasis kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Dengan telah disahkannya persetujuan bersama ini, APBD Mahulu 2026 selanjutnya akan memasuki tahap evaluasi oleh pemerintah provinsi. Pemerintah daerah optimistis proses tersebut dapat berjalan lancar, sehingga implementasi program pembangunan bisa segera dimulai pada awal tahun dan tepat sasaran.
Pemerintah berharap APBD 2026 menjadi motor penggerak pembangunan Mahulu yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang lebih inklusif dan adaptif terhadap dinamika pembangunan daerah. (Adv)
