DIGTALPOS.com, Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menyoroti arah kebijakan pembangunan dan keuangan daerah yang dinilai belum sepenuhnya menyentuh isu-isu strategis.
Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) VI yang meliputi Berau, Kutai Timur, dan Bontang ini mendorong agar Pemerintah Provinsi Kaltim lebih fokus pada pembangunan yang terarah dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
“Kita harapkan pemerintah bisa menjawab isu-isu strategis dan memprioritaskan permasalahan utama di Kaltim, agar pembangunan tidak berjalan sporadis,” ucap Syarifatul, Senin (26/5/2025).
Menurutnya, arah pembangunan yang jelas sangat penting agar program-program daerah tidak hanya sekadar berjalan, tapi benar-benar menyasar kebutuhan masyarakat. Pihaknya menekankan, perencanaan pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan serta mempertimbangkan efisiensi anggaran.
Tak hanya itu, politikus Golkar ini juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas fiskal melalui optimalisasi PAD. Salah satu sektor yang dinilai masih memiliki potensi besar adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perusda.
“Perusda memiliki peran strategis dalam menopang keuangan daerah. Jika dikelola secara profesional dan diarahkan pada sektor usaha yang potensial dan berkelanjutan, kontribusinya terhadap PAD bisa sangat besar,” imbuhnya.
Syarifatul juga menyoroti kontribusi sektor pertambangan yang dinilai belum maksimal memberi dampak ke kas daerah. Pihaknya menilai, meskipun sebagian kewenangan telah diambil alih pemerintah pusat, daerah penghasil seperti Kaltim seharusnya tetap mendapat porsi yang adil dari pemanfaatan sumber daya alam.
“Saat ini Komisi II DPRD Kaltim tengah mengkaji bagaimana sektor tambang bisa menyumbang PAD. Kita tahu, ratusan triliun rupiah dihasilkan dari tambang Kaltim, namun yang kembali ke daerah hanya sebagian kecil. Perlu ada keseimbangan keadilan bagi daerah penghasil,” tuturnya.
Dia juga mendorong kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan besar, khususnya di sektor tambang, untuk mendukung realisasi program strategis. Menurutnya, sektor swasta harus ikut berperan dalam mendukung pembangunan daerah, terutama di tengah menurunnya kemampuan fiskal Kaltim.
“Kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan besar mutlak diperlukan. Jangan hanya mengambil, tapi juga harus memberi dampak positif langsung kepada masyarakat Kaltim,” katanya.
Sebagai catatan, kondisi fiskal Kaltim saat ini diperkirakan mengalami penurunan, dari sebelumnya sekitar Rp21 triliun menjadi Rp18 triliun. Situasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemprov Kaltim dalam menjalankan program-program prioritas di sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik lainnya.
“Kemampuan fiskal kita sedang menurun. Maka penguatan kapasitas fiskal menjadi kunci agar program-program prioritas tetap bisa dijalankan,”tukasnya. (Adv)
