DIGTALPOS.com, Muara Badak – Anggota Kepolisian Polres Bontang turun langsung untuk mengawal aksi penutupan akses pengeboran di area PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS), di Kecamatan Muara Badak, Kutai Kartanegara (Kukar).
Penutupan tersebut dilakukan sebagai bentuk protes kelompok nelayan di Kecamatan Muara Badak, terhadap PT PHSS atas dugaan pencemaran lingkungan yang menyebabkan gagal panen kerang dara dalam jumlah besar.
Limbah hasil pengeboran diduga mencemari perairan tempat mereka mencari nafkah. Akibatnya, produksi kerang dara yang selama ini menjadi andalan ekonomi masyarakat setempat mengalami penurunan drastis.
Salah satu perwakilan nelayan, M. Yusuf, mengungkapkan bahwa dampak dari pencemaran ini dirasakan oleh sekitar 299 nelayan yang tersebar di beberapa desa, yakni Tanjung Limau, Muara Badak Ilir, Muara Badak Ulu, Saliki, Gas Alam, dan Salo Palai.
“Gagal panen mencapai 800 ton, dan kerugian yang kami alami ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah. Kami juga telah mengekspor hasil panen kami hingga ke Bangkok, Thailand, namun kini semuanya terdampak,” ujar Yusuf, belum lama ini.
Atas kejadian ini, Yusuf dan rekan-rekannya mendesak PT PHSS untuk segera memberikan kompensasi yang layak atas kerugian yang mereka alami. Tak hanya itu, mereka juga meminta pihak perusahaan untuk melakukan peremajaan serta pembersihan lingkungan yang terdampak, sehingga aktivitas budidaya kerang dara dapat kembali berjalan dan menopang ekonomi masyarakat.
“Terakhir, kami ingin PT PHSS berkomitmen untuk tidak lagi melakukan aktivitas yang dapat mencemari perairan kami. Sebenarnya, masih banyak permasalahan lain yang kami hadapi, tetapi kali ini dampaknya sangat parah,” tegasnya.
Sementara itu, Kapolres Bontang, AKBP Alex F. L Tobing, melalui Kanit II Sat Intelkam Polres Bontang, Bripka Agung PS, mengonfirmasi bahwa berdasarkan informasi yang mereka peroleh, kasus kematian massal kerang dara ini terjadi pada Desember 2024 dan menimbulkan bau menyengat di sekitar lokasi.
“Para nelayan telah mengumpulkan bukti berupa foto dan video sebagai bahan aduan mereka untuk meminta kompensasi kepada pihak perusahaan,” jelas Agung.
Ia juga memastikan bahwa aksi protes berjalan aman dan kondusif. Setelah menggelar aksi, para nelayan berencana melakukan langkah lanjutan, yaitu meminta pemerintah daerah dan DPRD untuk turun tangan memediasi permasalahan ini guna mencari solusi terbaik bagi keberlangsungan usaha mereka.(*)
