DIGTALPOS.com, Bontang – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menaruh perhatian serius terhadap pemerataan akses internet. Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan, kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjadi langkah strategis untuk mengatasi area blank spot yang masih ada di sejumlah wilayah.
“Beberapa daerah seperti Bontang Lestari dan pulau-pulau luar, termasuk Tihi-Tihi dan Melahing, belum semua terjangkau internet. Kami sudah koordinasi dengan Pemprov Kaltim agar titik-titik ini bisa masuk dalam program Wi-Fi gratis,” ungkapnya belum lama ini.
Program Wi-Fi gratis dari provinsi itu diharapkan dapat memperluas konektivitas digital di wilayah pesisir dan pulau terpencil. Menurut Neni, akses internet yang merata tidak hanya menunjang aktivitas warga sehari-hari, tapi juga memperkuat pendidikan, perekonomian lokal, hingga pelayanan publik.
“Internet sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, kami tidak ingin ada warga yang tertinggal,” ujarnya.
Meski begitu, ia tak menampik adanya kendala anggaran di tingkat kota. Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat membuat sejumlah program pembangunan infrastruktur digital harus dijalankan secara bertahap.
“Kita tetap berupaya, meski anggaran terbatas. Prinsipnya, harus ada progres,” jelasnya.
Hingga kini, cakupan jaringan internet di Bontang sudah mencapai sekitar 75 persen. Capaian ini menunjukkan kemajuan yang cukup baik, namun pemerintah tetap menargetkan pemerataan hingga 100 persen dalam beberapa tahun ke depan.
Selain memanfaatkan dukungan dari provinsi, Pemkot juga menjajaki kemungkinan kerja sama dengan operator telekomunikasi untuk membangun menara BTS baru di kawasan yang sulit sinyal.
“Kami terus dorong sinergi lintas sektor supaya pembangunan digital ini bisa merata,” tegasnya.
Menurutnya, pemerataan akses digital merupakan bagian penting dari komitmen Bontang sebagai kota yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.
“Apalagi warga Bontang termasuk pengguna internet tertinggi di Kaltim. Artinya, masyarakatnya sudah siap, tinggal pemerintah yang mempercepat pemerataan infrastrukturnya,” pungkasnya. (Adv)
