DIGTALPOS.com, Samarinda – Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyoroti pentingnya perlakuan khusus dari pemerintah pusat dalam perlindungan perempuan dan anak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Politikus Golkar yang akrab disapa Hamas itu menyampaikan hal tersebut usai mengikuti diskusi bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi di Pendopo Odah Etam, Sabtu (10/5/2025).
“Wilayah 3T punya tantangan berbeda dibanding daerah perkotaan. Akses layanan, infrastruktur, budaya, hingga SDM-nya berbeda. Jadi memang perlu pendekatan yang berbeda juga,” ujar Hamas kepada wartawan.
Menurutnya, penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah 3T tak bisa disamakan dengan kawasan maju. Karena itu, peran pemerintah pusat dinilai sangat krusial, termasuk dalam hal pendanaan.
Hamas menyebut Kementerian PPPA telah menyiapkan anggaran khusus untuk daerah 3T. Hal ini, kata dia, langsung dikonfirmasi oleh Menteri Arifatul saat diskusi berlangsung.
“Saya tanya langsung ke Bu Menteri, dan beliau sampaikan sudah ada dana khusus. Sekarang tinggal bagaimana pelaksanaannya supaya tepat sasaran,” tegasnya.
DPRD Kaltim, lanjut Hamas, akan ikut mengawal proses penyaluran agar benar-benar berdampak di lapangan. Ia mengungkapkan bahwa tujuh kabupaten di Kaltim telah diproyeksikan menerima dukungan dana tersebut, meski belum merinci wilayahnya.
“Yang jelas, daerah-daerah itu punya akses yang sangat terbatas. Ini yang jadi prioritas,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi dengan organisasi kemasyarakatan yang dinilai punya jaringan kuat hingga pelosok desa.
“Ormas itu tahu betul kondisi masyarakat. Kalau digandeng dalam program pemerintah, hasilnya bisa jauh lebih efektif,” pungkasnya. (Adv)
