DIGTALPOS.com, Tenggarong – Upaya penurunan angka stunting di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara memasuki babak penting dengan digelarnya kegiatan Konsolidasi dan Monitoring-Evaluasi (Monev) Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting Kaltim-Kaltara 2025, Senin (16/6/2025).
Kegiatan ini berlangsung di Gedung Bangga Kencana, Kantor BKKBN Perwakilan Kaltim di Tenggarong, yang sekaligus menegaskan posisi strategis Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam gerakan penanggulangan stunting regional.
Acara yang dibuka secara resmi oleh Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim, Nurizky Permanajati, menghadirkan perwakilan dari seluruh kabupaten/kota di Kaltim dan Kaltara, baik secara langsung maupun daring. Momen ini tidak hanya menjadi ruang koordinasi, tapi juga ajang berbagi praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi dalam program Genting (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting).
Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kukar, Dafip Haryanto, hadir mewakili Pemerintah Kabupaten Kukar, sekaligus memimpin delegasi daerah. Ia juga menjelaskan secara rinci berbagai langkah strategis yang telah diambil oleh Kukar dalam upaya percepatan penurunan stunting sejak triwulan kedua tahun 2025.
“Kami telah melaksanakan sosialisasi intensif kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat kecamatan, melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta mengintegrasikan isu stunting dalam rapat koordinasi pembangunan daerah tematik bersama isu kemiskinan ekstrem,” ujar Dafip.
Menurutnya, hasil dari langkah ini cukup menggembirakan. Angka stunting di Kukar menunjukkan penurunan signifikan, yang menjadi bukti konkret bahwa sinergi lintas sektor mampu menghasilkan dampak positif yang terukur.
Dalam paparannya, Dafip menjelaskan bahwa program Genting terdiri atas dua bentuk bantuan utama, yaitu bantuan nutrisi seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk anak dan ibu hamil, serta bantuan non-nutrisi berupa dukungan BPJS Kesehatan bagi keluarga pra-sejahtera dan edukasi kesehatan melalui seminar maupun penyuluhan langsung.
Namun, tidak semua berjalan mulus. Dafip juga menyoroti sejumlah hambatan dalam pelaksanaan program, antara lain koordinasi kewenangan antar level pemerintahan, kurangnya integrasi data dan pelaporan, serta belum optimalnya kontribusi perusahaan melalui program CSR (Corporate Social Responsibility).
“Pembiayaan dari pihak ketiga, terutama perusahaan, masih lebih banyak dialokasikan untuk penanganan bencana alam atau BPJS. Untuk itu, dibutuhkan koordinasi yang lebih kuat dan sistem pelaporan yang terintegrasi,” tegas Dafip.
Ia juga mendorong keterlibatan aktif dari pemerintah desa hingga tingkat kabupaten untuk memperkuat sinergi dan memaksimalkan kontribusi sektor swasta.
Kegiatan ini tidak hanya menjadi bentuk komitmen bersama, tetapi juga memperkuat target nasional penurunan stunting menjadi 14 persen pada 2025. Dengan semangat kolaboratif yang dibangun dalam forum ini, Tenggarong dan seluruh peserta dari Kaltim-Kaltara berharap mampu mewujudkan generasi masa depan yang sehat, kuat, dan bebas dari stunting.
“Ini bukan hanya program, tapi tanggung jawab lintas generasi,” pungkas Heldiansyah. (Adv)
