DIGTALPOS.com, Samarinda — Upaya Pemerintah Kota Samarinda untuk mewujudkan kota bebas tambang pada tahun 2026 mendapat dukungan dari DPRD Kalimantan Timur. Namun, DPRD menekankan bahwa pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam menyelesaikan persoalan tambang yang kompleks.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, mengatakan, penyelesaian persoalan tambang di Kota Samarinda membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen, termasuk masyarakat dan pemangku kepentingan.
“Permasalahan tambang tidak hanya menyangkut kerusakan lingkungan, tetapi juga berdampak sosial dan ekonomi. Aktivitas tambang tidak memberi manfaat nyata bagi masyarakat, justru kerap menimbulkan bencana,” ujar Ananda di Samarinda, Kamis (15/5/2025).
Ia mendorong partisipasi masyarakat untuk turut mengawasi dan melaporkan jika terdapat aktivitas tambang yang mencurigakan di wilayahnya. Menurut dia, pelibatan warga menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan aman.
“Jangan dibiarkan. Laporkan kepada pihak berwenang jika ada aktivitas tambang yang merusak lingkungan. Kita harus saling bantu agar target Samarinda bebas tambang benar-benar tercapai,” ujarnya.
Ananda menyebutkan, keberhasilan program ini akan berdampak langsung pada perbaikan kualitas lingkungan hidup. Ia meyakini, persoalan banjir dan krisis iklim di Samarinda akan ikut teratasi seiring dengan dihentikannya aktivitas tambang.
Selain itu, ia menekankan pentingnya reklamasi lahan pasca-tambang sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan.
“Saya mendukung penuh kebijakan ini. Namun, reklamasi harus menjadi perhatian serius. Segala bentuk program yang berpihak pada masa depan generasi berikutnya, tentu akan kami dukung,” kata politisi PDI Perjuangan itu.
Sebagai legislator dari daerah pemilihan Kota Samarinda, Ananda menyatakan akan terus mengawal kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. (Adv)
