DIGTALPOS.com, Samarinda – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) terus menunjukkan komitmen kuat dalam membangun daerah yang tangguh dan siap menghadapi berbagai potensi bencana. Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) 2025 yang secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Mahulu, Stephanus Madang, mewakili Bupati Mahulu, Angela Idang Belawan, di Ballroom Emerald Hotel Mercure Samarinda, Senin (24/11/25).
FGD ini menjadi momentum penting bagi Pemkab Mahulu untuk memperkuat sistem mitigasi bencana secara menyeluruh, mulai dari pemetaan risiko, mekanisme penanganan, hingga strategi pengurangan dampak bencana di masa mendatang. Tidak hanya melibatkan BPBD Mahulu, kegiatan ini juga menghadirkan narasumber ahli dari Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang, yang berperan dalam penyusunan dokumen RPB sebagai rujukan ilmiah dan teknis.
Dalam sambutan yang dibacakan Sekda, Bupati Angela mengingatkan bahwa banjir besar yang melanda Mahulu pada Mei 2024 merupakan pelajaran berharga yang tidak boleh diabaikan. Kejadian tersebut mencatatkan dampak besar terhadap infrastruktur, aktivitas masyarakat, hingga perekonomian daerah.
“Peristiwa ini bukan sekadar catatan sejarah, tetapi peringatan keras bahwa kita hidup di wilayah yang memiliki risiko bencana tinggi dan membutuhkan sistem yang lebih terpadu dan berbasis data ilmiah,” ucapnya.
Ia turut menyampaikan apresiasi kepada LPPM ITN Malang, yang telah menyelesaikan dokumen RPB sebagai peta jalan strategis kebencanaan daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen tersebut diharapkan menjadi rujukan utama dalam perencanaan pembangunan agar lebih adaptif terhadap ancaman bencana.
Sekda Stephanus dalam kesempatan itu menegaskan bahwa dokumen RPB bukan hanya formalitas, tetapi harus benar-benar menjadi instrumen acuan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kebencanaan. Mulai dari tahap pencegahan, kesiapsiagaan, respons cepat, hingga penanganan di tingkat kampung.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya sinkronisasi dan koordinasi lintas daerah, terutama dengan Kabupaten Kutai Barat yang berada dalam satu wilayah aliran sungai. Koordinasi data tinggi muka air dan sistem peringatan dini harus diperkuat untuk meminimalkan risiko bencana yang bersifat lintas batas.
Pemkab Mahulu juga menegaskan bahwa setiap kampung perlu segera mengintegrasikan dokumen RPB ke dalam RPJM Kampung, sehingga kebijakan mitigasi bencana dapat berjalan selaras mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat budaya sadar bencana di kalangan masyarakat.
Dengan penyusunan RPB yang lebih komprehensif, terukur, dan berbasis data, Pemkab Mahulu optimistis dapat membangun sistem mitigasi bencana yang tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif. Ke depan, upaya pengurangan risiko bencana diharapkan menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap lini pembangunan daerah. (Adv)
