DIGTALPOS.com, Kutai Timur, Kalimantan Timur – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Hasbollah, mendorong pentingnya pengembangan sektor perkebunan kelapa sawit di wilayah Kutim.
Dikatakan Hasbollah, tantangan yang dihadapi petani sawit saat ini sangat kompleks, terutama terkait rendahnya pendapatan dibandingkan dengan modal usaha yang dikeluarkan. “Perkebunan sawit sekarang ini cukup rumit. Usaha untuk mengurusnya besar, tapi pendapatannya kecil,” kata Hasbollah, saat ditemui belum lama ini.
Salah satu isu utama yang disoroti Hasbollah ialah masalah sertifikasi, yang menjadi syarat penting untuk mengekspor sawit. Banyak petani yang membutuhkan pendampingan agar dapat memenuhi persyaratan tersebut.
“Kemarin ada yang datang ke saya minta pendampingan untuk kelapa sawit, apalagi sekarang prosesnya cukup rumit. Harus ada sertifikat kelayakan segala macam,” terangnya.
Hasbollah menekankan, sertifikasi sawit diperlukan untuk memastikan kelapa sawit yang diekspor sesuai dengan standar internasional, termasuk asal usul sawit, lokasi penanaman, dan kepatuhan terhadap zonasi serta peraturan yang berlaku.
“Untuk ekspor dunia, kan, harus melengkapi sertifikat. Misalnya, sawit ini berasal dari mana, ditanam di mana, dan apakah tidak melanggar aturan, seperti penanaman di kawasan terlarang. Kutim saat ini masih perlu menyesuaikan,” jelasnya.
Hasbollah menerangkan, saat ini ada beberapa lembaga yang aktif mendampingi petani dalam memperoleh sertifikasi kelayakan sawit. Langkah ini bertujuan agar produksi petani terjamin keamanannya dan tidak diabaikan dalam rantai pasar internasional.
“Pendampingan ini dilakukan agar produksi petani aman, terjamin, dan tidak dikesampingkan. Tapi untuk mendukung ini, saya bilang ke pemerintah, kita perlu anggaran. Karena saya sendiri belum punya anggaran, jadi perlu proses ke pemerintah dulu,”ujar Hasbollah.
Ia menambahkan, pihaknya akan terus mendorong Dinas Perkebunan untuk memfasilitasi pengajuan sertifikasi tersebut. Hasbollah juga berkomitmen untuk mengawal proses tersebut jika pemerintah memberikan dukungan. “Dinas Perkebunan harus kita dekati dulu. Kalau mereka mau memfasilitasi, kami akan kawal. Tapi jika tidak, kami akan mencari solusi lain agar masalah ini dapat teratasi,” pungkasnya. (Adv)
