DIGTALPOS.com, Kutai Timur, Kalimantan Timur – Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Asti Mazar, mengkritik pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) yang sering digelar di luar daerah. Ia menilai bahwa kegiatan tersebut perlu dievaluasi agar anggaran yang dikeluarkan bisa lebih efisien dan bermanfaat nyata bagi masyarakat.
Asti juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut, mengingat sejumlah keluhan yang diterima dari masyarakat. “Bimtek ini sudah sering kami bahas dalam rapat-rapat DPRD. Fungsi pengawasan dan penganggaran memang menjadi tugas kami, namun pelaksanaan kegiatan tersebut tetap menjadi kewenangan dinas terkait. Kami sempat mempertanyakan mengapa banyak bimtek yang diselenggarakan di luar daerah. Ini hanya akan memboroskan anggaran daerah, sementara bisa dilakukan di dalam daerah saja,” kata Asti, belum lama ini.
Asti menambahkan, DPRD sering kali menerima keluhan dari masyarakat mengenai maraknya bimtek dan rapat koordinasi yang diadakan di luar Kutai Timur. Kendati begitu, ia menegaskan keputusan terkait pelaksanaan bimtek sepenuhnya berada di tangan dinas terkait. DPRD, menurutnya, hanya bisa memastikan agar anggaran yang ada digunakan untuk kebutuhan prioritas dan mendesak.
“Jika tujuan bimtek tersebut untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), kami tentu akan mendukung. Namun, jika hanya untuk menghabiskan anggaran tanpa ada manfaat yang jelas, hal ini harus kami kritisi,” ujar Asti.
Asti juga menyampaikan, banyaknya kegiatan bimtek yang diadakan di luar daerah dapat mengganggu jalannya pelayanan publik. Ia mengungkapkan beberapa laporan yang menyebutkan adanya keterlambatan proyek dinas karena banyak pegawai yang mengikuti bimtek, sehingga mengurangi jumlah personel yang tersedia.
“Ketika proyek atau kegiatan dinas mengalami penundaan akibat banyaknya pegawai yang terlibat dalam bimtek, tentu saja kami harus bertindak. Kami tidak ingin anggaran yang sudah dialokasikan tidak memberikan dampak nyata pada pembangunan daerah,” tuturnya.
Lebih lanjut, Asti menekankan, bimtek harus dapat memberikan manfaat yang nyata bagi peningkatan kapasitas SDM dan pembangunan di Kutai Timur. Ia mendorong masyarakat untuk aktif melaporkan jika ada bimtek yang dianggap tidak relevan agar DPRD bisa menindaklanjuti dan memastikan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi pemborosan anggaran.
“Jika bimtek itu benar-benar diperlukan dan bermanfaat, kami tentu tidak akan memprotes. Namun, kegiatan tersebut harus jelas dampaknya bagi pembangunan dan kemajuan masyarakat di Kutai Timur,” tutupnya. (Adv)
