DIGTALPOS.com, Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Subandi, menyoroti pentingnya kebijakan yang mendukung masyarakat adat dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Menurutnya, kebijakan tersebut harus lebih dari sekadar wacana, melainkan perlindungan konkret terhadap hak-hak dan tanah adat serta melibatkan masyarakat adat secara langsung dalam proses pembangunan.
“Pembangunan IKN dapat menjadi contoh bagaimana pembangunan modern bisa berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap masyarakat adat,” ujar Subandi pada Minggu (24/11/2024).
Subandi menegaskan, keberhasilan pembangunan IKN sangat bergantung pada penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Ia menekankan, masyarakat adat adalah warisan berharga yang harus dijaga dan dilestarikan. Menurutnya, pembangunan IKN harus memastikan keberlanjutan kehidupan masyarakat adat yang merupakan bagian integral dari kekayaan Kaltim.
“Masyarakat adat adalah warisan berharga yang tak ternilai. Pembangunan IKN harus memastikan keberlanjutan kehidupan mereka, yang merupakan bagian integral dari kekayaan Kaltim. Ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal budaya dan kesejahteraan mereka sebagai warga yang berhak atas tanah leluhur mereka,” tambah Subandi.
Lebih lanjut, Subandi menyatakan, keberhasilan IKN tidak hanya diukur dari aspek fisik, tetapi juga dari seberapa kuat ikatan sosial dan budaya yang terbangun dengan masyarakat adat. Ia mendesak pemerintah untuk memastikan adanya rasa keadilan dan penghargaan yang seimbang dalam proyek ini.
“DPRD Kaltim akan terus mengawasi dan mengawal hak-hak masyarakat adat agar mereka tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan besar ini. Kita semua bertanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka tetap memiliki tempat dan peran yang setara dalam pembangunan Kaltim yang lebih maju dan berkelanjutan,” tutupnya. (adv)
