DIGTALPOS.com, Bontang, Kalimantan Timur – Anggota DPRD Bontang, Winardi, menyatakan komitmen teguhnya untuk memperjuangkan tuntutan yang disuarakan oleh demonstran Aliansi Masyarakat Bontang Mengawal Konstitusi (AMBMK). Dalam sebuah aksi damai yang digelar di Simpang 3 Lampu Merah Ramayana, pada Jumat (23/8/2024).
Winardi menegaskan bahwa suara rakyat adalah prioritas yang tidak bisa diabaikan. Pria yang akrab disapa Awin ini berjanji untuk segera membawa aspirasi tersebut ke tingkat pusat. Ia menekankan bahwa isu konstitusi ini sangat mendesak dan tidak boleh ditunda penindaklanjutannya.
“Kami menerima petisi ini dan akan langsung kami sampaikan ke pusat,” ujar Awin, dengan tegas di tengah kerumunan massa aksi. “Konstitusi adalah pilar utama negara ini, dan kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengawalnya.” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Awin juga mengingatkan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah final dan mengikat. Ia menolak tegas pembahasan ulang Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah dibatalkan oleh MK, dan menegaskan bahwa saat ini tugas utama adalah memastikan keputusan MK tersebut dihormati oleh semua pihak.
“Kami menolak pembahasan RUU tersebut, dan sekarang tugas kita adalah mengawal bersama agar keputusan MK dihormati dan dijalankan dengan sebaik-baiknya,” jelasnya.
Awin memastikan bahwa petisi yang diterimanya akan diproses dengan cepat. Ia berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Bontang di tingkat nasional, dengan menyatakan bahwa aksi ini menunjukkan betapa pentingnya perhatian serius dari pemerintah terhadap kekhawatiran masyarakat yang merasa konstitusi sedang dalam ancaman.
“Aspirasi rakyat harus menjadi prioritas utama bagi setiap anggota dewan, termasuk saya,” ujarnya.
Di sisi lain, Putra, salah satu perwakilan massa aksi, menyuarakan keprihatinannya terhadap sikap DPR RI yang dianggap tidak responsif terhadap isu-isu konstitusional. Menurutnya, Konstitusi harus dijaga dengan baik oleh DPR sebagai representasi rakyat. Ia pun berharap agar aspirasi yang mereka sampaikan segera diteruskan ke pusat tanpa ada hambatan.
“Hari ini kami sampaikan bahwa DPR RI sangat acuh terhadap Konstitusi,” tegas Putra.
Aksi ini menegaskan bahwa masyarakat Bontang tidak akan tinggal diam dalam menjaga dan mengawal konstitusi negara. Mereka menuntut agar suara rakyat mendapat tempat yang selayaknya dalam proses pengambilan keputusan di tingkat nasional. (Adv)
