DIGTALPOS.com, Kutim – Belum lama ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendapat penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim).
Penghargaan tersebut diberikan berkat kesesuaian format pengelolaan dan laporan keuangan Pemkab Kutim berdasarkan aturan. Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Joni, mengapresiasi keberhasilan tersebut. Ia menyebut akan berkomitmen untuk melakukan pengawasan penggunaan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah.
“Kami sebagai legislatif yang memang bertugas melakukan pengawasan, tentu akan mengawasi transparansi dan akuntabilitas keuangan publik,” ucap Joni kepada awak media saat ditemui di ruang kerjanya belum lama ini.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut menyampaikan, setidaknya terdapat sepuluh daerah di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menerima penghargaan Opini WTP. Hanya saja, sejumlah rekomendasi yang disampaikan BPK berbeda-beda untuk masing-masing kabupaten maupun kota.
“Salah satu rekomendasi yang disampaikan BPK, yakni melakukan pengawasan selama 60 hari kerja. Makanya kami akan segera melakukan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menjalankan rekomendasi-rekomendasi itu,” jelasnya.
Menurutnya, daerah yang diberikan penghargaan Opini WTP merupakan daerah yang tidak banyak memiliki masalah keuangan.
“Kutai Timur masih masuk dalam kategori pengelolaan keuangan yang baik. Sehingga diganjar dengan Opini WTP. Pemerintah harus mempertahankan penghargaan tersebut pada tahun-tahun berikutnya,”katanya.
“Semoga eksekutif maupun legisltaif terus melakukan sinergi dalam penggunaan anggaran, baik dalam program pembangunan infrastruktur maupun pemanfaatan dana bagi kesejahteraan masyarakat Kutai Timur,” pungkasnya. (Adv)
