DIGTALPOS.com, Bontang – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bontang menggelar Konsultasi Publik Penyusunan Kajian Resiko Bencana (KRB) Daerah di Kota Bontang, di Aula Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dispopar), Senin (6/5/2024).
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial (PPIG) Universitas Mulawarman, Perusahaan PT Badak, PT Pupuk, Dimas Pemadam Kebakaran, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial dan para relawan.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Bontang, Usman, melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Eko Mashudi mengungkapkan, dibuatnya kajian tersebut sebagai acuan untuk mengahadapi ketika bencana datang.
Bontang memiliki potensi bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tanah longsor, angin puting beliung, serta kegagalan teknologi.
“Jadi kita mengundang seluruh stakeholder agar bisa mendiskusikan KRB tersebut,” kata Eko saat ditemui usai kegiatan.
Selama enam bulan kedepan, lanjut dia, KRB akan disusun sesuai fakta di lapangan. Anggaran yang digelontorkan sekitar Rp 400 juta. Selain itu, Pihak PPIG Unmul akan membantu penyusunan KRB dan peta bahaya bersama BPBD Kota Bontang
“Kami mau menyusunnya dengan cermat bukan hanya sekedar formalitas,” imbuhnya.
Ditargetkan November 2024 mendatang, KRB akan selesai dan dikirim ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memastikan kelayakan kajian tersebut.
Dirinya berharap, KRB dapat membantu Pemerintah Kota Bontang dan masyarakat untuk mengatasi bencana yang kerap kali terjadi di Kota Taman (sebutan Bontang).
“Karena masyarakat juga merasakan kerugian ekonomi saat bencana datang, tapi tidak ada solusi di dalamnya,” ujarnya. (ADV)
