DIGTALPOS.com, Kutim – Sistem penganggaran yang saat ini diterapkan dinilai rumit. Hal itu disebut menjadi salah satu penghambat pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD, salah satunya di Kabupaten Kutai Timur (Kutim).
Ketua DPRD Kutim, Joni menjelaskan pembahasan anggaran kerap molor. Sehingga tahap-tahap pembahasan anggaran mengalami keterlambatan, dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Dalam persoalan ini, Joni mendorong Pemkab Kutim untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang memiliki tanggung jawab di bidang tersebut.
“Khususnya teknisi yang bertanggung jawab atas sistem SIPD, diharapkan dapat mempercepat proses perencanaan penganggaran,” ucapnya.
Menurutnya, pentingnya dilakukan pelatihan yang sesuai dengan perkembangan sistem dan kemajuan dalam pengelolaan anggaran. “Jangan sampai kurangnya pemahaman, sehingga berdampak pada ketertinggalan daerah,” imbuhnya.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, mengingatkan agar proses penganggaran tahun berikutnya tidak lagi terjadi. Sebab, ada banyak program dan pembangunan yang mustinya segera diselesaikan tepat waktu.
“Kalau waktunya mepet, tentu berpotensi tidak bisa menyelesaikan suatu pekerjaan. Apalagi pembangunan infrastruktur yang membutuhkan waktu cukup lama,” tambahnya. (adv)
