DIGTALPOS.com, Samarinda—Hampir sebulan setelah Pertamina menjanjikan layanan perbaikan bagi kendaraan yang terdampak BBM bermasalah, belum ada kejelasan lebih lanjut mengenai realisasi janji tersebut. Hingga kini, DPRD Kalimantan Timur juga belum menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap pihak Pertamina.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, mengungkapkan bahwa layanan tersebut sebelumnya dijanjikan akan tersedia di seluruh kabupaten dan kota saat audiensi pada 9 April lalu. Namun, hingga kini belum ada informasi yang jelas mengenai bentuk dan mekanisme layanan itu.
“Katanya sudah dibuka di Bontang, Balikpapan, dan Samarinda. Tapi bagaimana pelaksanaannya? Apa syarat dan ketentuannya? Ini yang harus diperjelas,” ujar Sapto, Senin (5/5/2025).
Ia juga menyoroti potensi penyalahgunaan oleh oknum masyarakat yang tidak benar-benar menjadi korban kerusakan akibat BBM. Salah satu contohnya terjadi saat Pemkot Samarinda menindaklanjuti keluhan, muncul laporan masyarakat yang diduga memanfaatkan situasi untuk mengklaim ganti rugi secara tidak sah.
“Karena itu harus hati-hati. Harus jelas, misalnya beli BBM di SPBU mana, pada tanggal dan jam berapa, lalu kendaraan rusak setelah menempuh berapa kilometer. Harus ada bukti dan catatan yang lengkap,” tegasnya.
Meski demikian, Komisi II belum menjadwalkan kembali pemanggilan Pertamina. Sapto menjelaskan bahwa saat ini DPRD sedang disibukkan dengan berbagai agenda dan surat masuk lainnya, termasuk persoalan kebun sawit dan isu-isu ekonomi lainnya.
“Kami atur waktunya dulu. Tapi evaluasi terhadap realisasi layanan tetap akan kami lakukan,” katanya.
Sapto menilai kasus BBM bermasalah ini harus menjadi pelajaran bagi semua pihak, terutama Pertamina. Ia menekankan pentingnya pembenahan menyeluruh di tubuh perusahaan plat merah tersebut.
“Pertamina itu milik bangsa. Jangan sampai rusak karena kelalaian sistem atau ulah oknum. Profesionalisme itu penting. Yang paling penting, bersihkan dari tindak pidana korupsi,” ujarnya dengan tegas.
Meskipun laporan kerusakan kendaraan sudah mulai mereda dan belum ada kasus baru, DPRD Kaltim tetap mengingatkan masyarakat untuk tetap kritis dan waspada.
“Ini bukan perkara kecil. Kalau tidak ditangani serius, dampaknya bisa sangat luas,” pungkas Sapto. (Adv)
