DIGTALPOS.com – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat merespons dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 yang mengguncang wilayah Indonesia bagian timur. Pendataan awal yang dilakukan menunjukkan adanya perbedaan signifikan tingkat kerusakan infrastruktur di sejumlah daerah terdampak, khususnya antara Sulawesi Utara dan Gorontalo.
Menteri PU, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa hingga saat ini kondisi infrastruktur utama di Sulawesi Utara masih tergolong aman. Jalur vital seperti jalan nasional dan jembatan di sejumlah wilayah dilaporkan tetap berfungsi normal, sehingga aktivitas masyarakat belum mengalami gangguan berarti.
“Minahasa Utara, Bitung sementara ini jalan-jalan, jalan jembatan masih aman,” ujar Dody dalam program Prioritas Indonesia di Metro TV, Jumat (3/4/2026).
Wilayah Minahasa Utara dan Bitung disebut menjadi contoh daerah yang masih mampu mempertahankan konektivitas transportasi pascagempa. Hal ini menjadi kabar baik di tengah kekhawatiran masyarakat terkait potensi lumpuhnya akses logistik dan mobilitas.
Namun demikian, dampak gempa tidak sepenuhnya ringan. Di Maluku Utara, sejumlah fasilitas perkantoran mengalami kerusakan, terutama pada bagian bangunan seperti kaca yang pecah akibat guncangan. Untuk sementara waktu, aktivitas kerja dialihkan menggunakan sistem kerja jarak jauh guna menjaga keselamatan pegawai.
“Terus, ya kena memang kantor kami di Maluku Utara semua kaca pecah,” tambah Dody.
Berbeda dengan Sulawesi Utara, kondisi di Gorontalo justru menunjukkan dampak yang lebih serius. Kementerian PU mencatat adanya beberapa titik longsor yang menutup badan jalan dan menghambat akses transportasi. Situasi ini berpotensi mengganggu distribusi logistik, terutama bagi wilayah yang bergantung pada jalur darat sebagai akses utama.
Menghadapi kondisi tersebut, Kementerian PU langsung berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait, seperti BMKG, BPBD, serta Basarnas, guna mempercepat penanganan di lapangan. Fokus utama saat ini adalah pembersihan material longsor serta pemulihan akses jalan agar aktivitas masyarakat dapat segera kembali normal.
Selain penanganan darurat, pemerintah juga telah menyiapkan langkah antisipatif apabila ditemukan kerusakan infrastruktur yang lebih berat, seperti jembatan yang putus. Dalam skenario tersebut, pembangunan jembatan sementara akan segera dilakukan dengan melibatkan BNPB, serta dukungan dari TNI dan Polri.
“Paling enggak minimum kita bisa siap bikin jembatan sementara dulu,” tegas Dody.
Pendataan yang dilakukan Kementerian PU ini menjadi langkah krusial dalam menentukan prioritas penanganan pascabencana. Pemerintah menargetkan konektivitas antarwilayah tetap terjaga, sehingga distribusi bantuan dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak terhambat di tengah situasi darurat.
Di sisi lain, masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan serta mengikuti arahan dari pemerintah daerah dan petugas di lapangan. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak gempa. (*)
